Trending.co.id, Kutim- Hadirnya pasar tumpah dikeluhkan oleh pedagang yang beroperasi di Pasar Induk Sangatta Utar. Pasar tumpah ini telah memberikan dampak negatif dengan mengurangi jumlah konsumen yang berbelanja di dalam Pasar Induk.
Keluhan ini telah menarik perhatian Anggota DPRD Kaltim, Agus Aras. Politisi Demokrat ini menyatakan bahwa permasalahan ini harus ditangani secara menyeluruh.
“Pasar Induk seharusnya menjadi tempat bertransaksi bagi seluruh pedagang. Namun, meskipun fasilitasnya sudah cukup baik, kita mendapati keluhan dari pedagang yang beroperasi di dalamnya,” ujar Legislator Dapil Kutim, Berau Bontang ini saat dihubungi, Sabtu (28/10/2023).
Meskipun Pasar Induk ini memiliki luas sekitar 6 hektare dan terletak di Jalan Ilham Maulana, Kecamatan Sangatta Utara, banyak pedagang yang melakukan kegiatan di luar wilayah Pasar Induk.
Agus berpendapat bahwa kehadiran pasar tumpah akan mengganggu aktivitas jual-beli pedagang dan juga kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, hanya pedagang di dalam Pasar Induk yang memberikan kontribusi PAD melalui retribusi.
“Sementara itu, pasar tumpah tidak membayar retribusi,” tambahnya.
Selain masalah ekonomi, kehadiran pasar tumpah di pinggir jalan juga mengganggu lalu lintas dan estetika kota.
Oleh karena itu, Agus mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur untuk melalui instansi terkait mengambil tindakan penertiban terhadap pasar tumpah. Pedagang pasar tumpah diharapkan bisa beralih dan beroperasi di dalam Pasar Induk.
“Pemerintah harus menyediakan tempat dan mengajak mereka kembali ke Pasar Induk. Sejak awal pembangunan Pasar Induk, tempat ini sudah disiapkan dan pedagang seharusnya berkumpul di sana,” tegas Agus.
Agus menekankan bahwa Pemkab Kutai Timur harus bertindak tegas. Jika situasi ini dibiarkan berlanjut, dikhawatirkan pedagang akan merasa bahwa pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup kepada mereka.
Sementara itu, Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kutai Timur (Kutim) Landudi telah menegaskan komitmennya untuk membangun kerja sama erat dengan para stakeholder, termasuk TNI, Polres, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan OPD lainnya untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota.
Landudi menyampaikan rencananya untuk berkolaborasi dan berkoordinasi secara lebih intensif dengan pihak-pihak terkait guna mencapai tujuan bersama.
“Untuk pasar tumpah kami akan berkoordinasi dengan dinas dan OPD terkait seperti dinas perindustrian dan perdagangan,” imbuhnya.
“Terbukti dengan adanya kolaborasi dengan pihak-pihak OPD lain itu berhasil, bahkan kita tidak ada keributan apapun, artinya bahwa mereka tuh paham apa yang dilakukan saat ini itu melanggar, tinggal komunikasi kita saja secara humanis,” jelas Landudi.(al/adv dprd kaltim)
