Trending.co.id, Samarinda – Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini tengah memerhatikan serangkaian konflik lahan yang terjadi di wilayahnya. Salah satu isu yang diungkapkan adalah konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan yang semakin meruncing. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Harun Al Rasyid, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini.
Harun Al Rasyid menjelaskan bahwa semua laporan terkait konflik lahan yang diterima oleh Komisi I akan ditindaklanjuti dengan serius. Tujuan utamanya adalah mencari solusi untuk permasalahan ini dan menghindari agar konflik tersebut tidak berlarut-larut.
“Kami pasti akan usahakan untuk mencari jalan keluarnya, baik dengan memanggil pihak terkait ataupun tidak,” kata Harun ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (31/10/2023).
Legislator dari PKS ini juga menyebut bahwa konflik lahan melibatkan berbagai pihak, baik masyarakat maupun perusahaan. Terdapat masalah lahan yang belum memiliki kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat, serta klaim masyarakat terhadap lahan yang tidak selalu jelas. “Begitu ditunjuk, itu lahan milik orang lain, ini yang malah membuat bingung,” tambahnya.
Harun juga membagikan potret situasi di lapangan yang rawan terjadi konflik. Pihak-pihak terkait perlu segera melakukan tindaklanjut terhadap kasus-kasus yang muncul. “Yang terpenting, ada kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Harun juga mencatat bahwa konflik lahan serupa terjadi di Kutai Timur (Kutim). Banyak kasus yang saling bertumpuk, yang mengenai hak pengelolaan tanah perlu mendapatkan penjelasan yang jelas. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda perlu untuk menyelesaikan hal ini. “Kenapa bisa terjadi tumpang tindih kepemilikan, harusnya BPN itu tidak boleh ada tumpang tindih karena sudah ada yang punya,” tegasnya.
Komisi I DPRD Kaltim berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan upaya penyelesaian terhadap konflik lahan yang terus mengemuka. Diharapkan upaya ini akan membawa kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan serta mencegah konflik semakin meruncing.(al/adv dprd kaltim)
