Legislator PKB Kaltim Nilai Pemprov Kurang Serius Kembangan Pariwisata di Benua Etam

Trending.co.id, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Syafruddin menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim kurang serius mengelola sektor pariwisata. Menurutnya, infrastruktur pendukung pariwisata, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, yang sangat penting bagi pengembangan sektor ini masih kurang.

Politisi PKB ini memandang bahwa Pemprov Kaltim, melalui Dinas Pariwisata, harus segera mencari solusi alternatif yang dapat mendukung perkembangan pariwisata di Benua Etam. Ia menekankan perlunya kesungguhan dalam mengelola pariwisata sebagai sumber pendapatan alternatif yang potensial.

“Khusus Dinas Pariwisata harus ada kesungguhan jadi ketika habisnya batu bara, minyak, kayu, ya pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat pontesial, tapi sepanjang dikelola, sepanjang dibangun secara serius dan sungguh-sungguh,” ucap Wakil Ketua Komisi III saat diwawancarai di Sekretariat DPRD Kaltim, Rabu (2/11/2023).

Menurutnya pengelolaan pariwisata yang serius memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan peluang baru bagi Kaltim. Namun, selama lima tahun kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi, belum terlihat perhatian yang cukup terhadap sektor pariwisata, meskipun sumber daya alam seperti batu bara dan minyak semakin menipis.

“Lihat saja lima tahun kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi tidak ada memberikan perhatian khusus pariwisata padahal habisnya batu bara, habis minyak itu semua kan sumber alternatifnya pariwisata,” ungkapnya.

Syafruddin juga menyebutkan bahwa anggaran untuk pengembangan sektor pariwisata sudah memadai, dan perlu dimanfaatkan secara maksimal. Ia menekankan bahwa pemerintah di masa mendatang harus lebih serius dalam membangun dan mengembangkan pariwisata sebagai sumber pendapatan asli daerah. Kaltim memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, dan harus dikelola dengan serius untuk meraih manfaatnya.

“Ya kan Kaltim ini memiliki modal kawasan yang bisa kelola, bisa dijadikan wisata yang menarik tapi tidak diseriusi. Kalau suport dari legislatif sudah lebih dari cukup” tutupnya.(al/adv dprd kaltim)