Trending.co.id, Bontang – Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Abdul Samad, menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk penanganan banjir rob di wilayah Bontang Kuala, Tanjung Laut, dan Bontang Baru.
Meskipun ia mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Bontang dalam mengatasi banjir di beberapa titik, seperti Jalan Ahmad Yani, ia menekankan bahwa masalah banjir rob masih menjadi hambatan serius bagi warga di beberapa wilayah.
Dalam Rapat Paripurna terkait pengambilan keputusan terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, Abdul Samad menekankan perlunya perencanaan yang lebih matang untuk mengatasi banjir rob. Kondisi ini, menurutnya, sering mengganggu aktivitas warga, terutama saat banjir rob terjadi di pagi hari.
“Di pagi hari, banjir rob membuat orang tua kesulitan mengantar anak-anak mereka ke sekolah, dan aktivitas lainnya pun menjadi terhambat. Ini masalah serius yang harus segera diatasi,” ujar Abdul Samad.
Ia juga meminta agar pemerintah menganggarkan dana dalam APBD Perubahan 2024 untuk mempersiapkan pelaksanaan proyek penanggulangan banjir rob pada tahun 2025. Menurut Abdul Samad, Komisi III DPRD Bontang telah melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, yang sebelumnya mengalokasikan anggaran pada 2022 untuk penanggulangan banjir di Bontang Kuala. Namun, hingga kini Detail Engineering Design (DED) proyek tersebut belum diterima.
Abdul Samad kembali menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Pemerintah Kota Bontang, terutama dalam penanganan banjir di titik-titik rawan seperti Jalan Ahmad Yani, KCY, dan Perumahan Bontang Permai, yang berhasil diatasi pada tahun 2024.
“Normalisasi sungai, pelebaran drainase, dan pekerjaan di Sendawar dan Parikesit, yang menjadi keluhan warga sejak 2022, telah berhasil diselesaikan. Kami mengapresiasi kerja teman-teman di OPD terkait,” imbuhnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa masih ada beberapa titik baru yang perlu mendapat perhatian lebih, seperti di Jalan M Ardans, Pisangan, dan rumah-rumah warga yang terdampak banjir. Ia menegaskan pentingnya fokus pemerintah untuk menangani banjir tidak hanya di jalan utama, tetapi juga di wilayah-wilayah yang terdampak.
Abdul Samad juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas respon cepat terhadap keluhan masyarakat, khususnya di BTN KCY dan Perumahan Bontang Permai. Selain itu, ia berharap anggaran untuk peningkatan trotoar di Bontang Kuala segera dikucurkan, dengan perkiraan biaya sekitar Rp 500 juta.
“Saya pikir anggaran untuk perbaikan ini tidak akan besar, meskipun menjadi tanggung jawab APBN karena masuk jalan nasional,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan dalam penanganan banjir rob tidak bisa dilakukan parsial dan harus secara umum dengan melibatkan daerah tetangga, sehingga memerlukan waktu yang cukup untuk mendapatkan FS dalam rangka penanggulangan banjir rob.
“Setelah FS selesai, maka baru dilakukan DED terkait langkah yang dilakukan berdasarkan FS oleh lembaga yang memiliki keahlian di bidang banjir rob,” ungkapnya.
Hal ini, lanjut Basri menjadi perhatian bagi pemerintah dalam rangka penanggulangan banjir rob. Saat ini yang bisa dilakukan adalah bagaimana memberikan fasilitas bagi masyarakat Bontang Kuala saat terjadi banjir rob.
“Insya Allah di Perubahan ini saya sudah rapatkan agar ada akses bagi masyarakat Bontang Kuala,” tukasnya.(asr/adv dprd bontang)
