Trending.co.id, Kaltim – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menyuarakan pentingnya perluasan Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah di Samarinda. Hal ini ditegaskannya usai menerima kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang menyoroti keterbatasan kapasitas fasilitas rehabilitasi narkotika di provinsi tersebut.
Pertemuan tersebut membahas urgensi penguatan infrastruktur layanan rehabilitasi sebagai salah satu langkah strategis dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika yang terus meningkat di Kaltim.
Ananda mengungkapkan bahwa balai rehabilitasi saat ini hanya mampu menampung sekitar 250 orang, jumlah yang dinilai jauh dari mencukupi jika dibandingkan dengan lonjakan kasus yang terus terjadi. “Dengan kapasitas segitu, sudah jelas tidak sebanding dengan kebutuhan. Kita perlu menyiapkan fasilitas yang mampu menjawab tantangan lapangan,” terang Ananda, belum lama ini.
Ia pun menyoroti pentingnya pendekatan rehabilitatif yang berkelanjutan, terutama bagi pecandu yang ingin pulih dan kembali menjalani kehidupan normal. “Fasilitas ini bukan hanya tempat perawatan medis, tapi juga pusat pemulihan mental dan sosial. Kapasitas harus ditambah agar makin banyak yang bisa terbantu,” ujarnya.
Dalam diskusi dengan Komisi III DPR RI, Ananda menyatakan ada kesamaan pandangan bahwa upaya pemberantasan narkoba tak cukup hanya lewat penindakan hukum, tapi juga perlu didukung fasilitas rehabilitasi yang memadai. “Kita ingin ada kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah dalam hal ini,” tegasnya.
Ananda pun menekankan perlunya dukungan anggaran dan sinergi antar-lembaga agar rencana perluasan fasilitas dapat terealisasi maksimal dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Menurutnya, rencana ini sangat layak diperjuangkan sebagai bagian dari strategi penanganan narkotika yang lebih humanis.
“Ini soal kemanusiaan. Setiap pecandu yang ingin sembuh layak mendapatkan kesempatan yang sama. Kalau kita punya niat baik dan dukungan politik yang solid, saya yakin bisa terwujud,” pungkasnya.
[Adv | DPRD Kaltim]
Discussion about this post