Trending.co.id, Kaltim – DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam mengawal keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) yang merata di seluruh wilayah. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, dalam Rapat Forum Komunikasi bersama BPJS Kesehatan Wilayah VIII di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/6/2025).
Rapat ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Sekda Kaltim Sri Wahyuni dan sejumlah kepala perangkat daerah. Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS, Anurman Huda, menyampaikan bahwa sejumlah daerah mengalami penurunan tingkat keaktifan peserta, terutama di Samarinda, Balikpapan, dan Berau. Pertumbuhan penduduk dinilai berkontribusi terhadap menurunnya capaian UHC.
Darlis menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut, dan memperingatkan risiko pemotongan dana bantuan iuran oleh Kementerian Kesehatan jika tren ini tidak segera dibalik. “Ini bisa berdampak langsung terhadap keuangan daerah. Jika penerima manfaat berkurang, maka daerah harus menanggung beban tambahan dari APBD,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia menyoroti sejumlah masalah layanan yang banyak dikeluhkan masyarakat, mulai dari keterbatasan jenis obat yang ditanggung, hingga minimnya layanan di luar jam operasional fasilitas tingkat pertama. Menurutnya, fleksibilitas sistem menjadi penting agar layanan tidak hanya bersifat administratif.
“Kita ingin BPJS bisa lebih responsif dan menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat, terutama dalam situasi darurat di malam hari ketika FKTP tutup,” katanya.
Darlis juga mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara rumah sakit, BPJS, dan pemerintah daerah untuk mengatasi keluhan pelayanan. Ia berharap forum ini tidak hanya menjadi diskusi, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang proaktif.
“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan hak layanan kesehatan tanpa hambatan. Itulah yang kami perjuangkan dari DPRD,” tutupnya.
[ADV | DPRD KALTIM]
Discussion about this post