Trending.co.id, Bontang – Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2025-2029 mendapatkan catatan penting dari Fraksi PDIP DPRD Bontang.
Terutama, penyesuaian program antar perangkat daerah dan kerja sama antar wilayah yang dikoordinatori oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
“Sinkronisasi program antar perangkat daerah dan antar wilayah harus diperkuat dalam hal ini menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi sangat penting,” tegas Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan, Joni Alla’Padang, saat menyampaikan pendapat akhir (PA) dalam rapat kerja Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bontang, Senin (14/7/2025) malam.
Sebagaimana diketahui, dalam penyusunan RPJMD ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Termasuk, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
Dapat dipahami bahwa proses penyusunannya telah melalui serangkaian tahapan yang partisipatif, melibatkan pelbagai elemen masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta perangkat daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa RPJMD ini tidak hanya bersifat top-down, namun juga mengakomodir aspirasi dan kebutuhan ril masyarakat.
Secara teknis, RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang 5 (lima) tahun harus disusun dengan mengacu dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Fraksi PDIP juga mendorong agar dalam draf RPJMD Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dapat menjalin kolaborasi yang baik bersama Pemda Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal mengatas masalah serius di masyarakat. Meliputi menyelesaikan persoalan banjir dan mengatasi krisis kebutuhan air besih di Kota Taman.
“Sehingga untuk mendukung kegiatan tersebut, maka Fraksi PDI Perjuangan meminta penjaringan bantuan keuangan antar daerah oleh pemerintah provinsi dapat diwujudkan dalam regulasi yang menjamin distribusi anggaran secara adil dan merata di seluruh wilayah,” tandasnya.
Kenjadi begitu, dalam kesempatan ini juga. Senator PDIP dapil Bontang Barat tersebut mewakili Fraksinya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang lebih secara aktif untuk merampungkan berkas tersebut. Pasalnya, RPJMD merupakan acuan penting dalam melaksanakan pembangunan dan merealisasikan program dari pemerintah.
“Apresiasi kepada seluruh anggota Pansus serta seluruh pejabat yang telah bekerja keras dan berdedikasi dalam menyusun dokumen RPJMD ini. Kami juga berharap seluruh catatan dari Fraksi PDIP dapat diakomodir demi kepentingan masyarakat Bontang,” pungkasnya. (Jay/Adv DPRD Bontang)
Discussion about this post