Trending.co.id, Bontang – DPRD Kota Bontang meminta Pemerintah Kota menjaga konsistensi pejabat maupun tim yang ditugaskan mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Langkah tersebut dinilai penting agar proses penyusunan regulasi berjalan efektif dan tidak berulang.
Permintaan itu muncul setelah agenda pembahasan Raperda sempat mengalami penyesuaian jadwal. Kondisi tersebut berkaitan dengan koordinasi serta penyesuaian agenda di tingkat pimpinan pemerintah daerah dan DPRD.
DPRD menyampaikan permohonan maaf atas perubahan jadwal rapat bersama Pemkot Bontang. Penyesuaian dilakukan untuk memastikan kehadiran dan konfirmasi pimpinan daerah sehingga pembahasan dapat menghasilkan keputusan yang memiliki kepastian.
Badan Musyawarah (Banmus) DPRD juga menekankan pentingnya komitmen seluruh pihak dalam mengikuti tahapan pembahasan produk hukum daerah. Efektivitas waktu menjadi perhatian karena sejumlah Raperda ditargetkan dapat dituntaskan sesuai agenda legislasi.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, meminta pemerintah daerah tidak terlalu sering mengganti personel yang mengikuti pembahasan.
“Kami memohon izin agar pejabat atau tim yang ditunjuk dari pemerintah daerah tidak berubah-ubah selama proses penyusunan. Pergantian personel membuat pembahasan kurang efektif karena kita harus mengulang penjelasan dari awal,” tegas Heri, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, konsistensi tim pembahasan diperlukan karena setiap Raperda memiliki materi yang harus dipahami secara menyeluruh. Pergantian utusan berpotensi membuat pembahasan kembali ke materi yang sebelumnya telah dibahas dan mengurangi efektivitas rapat.
“Jadi nggak selesai-selesai ini pembahasan kalau setiap rapat ganti-ganti terus orangnya,” timpalnya.
Meski terdapat kendala pada jadwal, DPRD bersama perangkat daerah tetap mendorong percepatan pembahasan sejumlah Raperda prioritas. Koordinasi antarfraksi dan organisasi perangkat daerah terkait terus dilakukan agar materi yang masih menjadi pembahasan dapat segera dituntaskan.
DPRD berharap pembenahan koordinasi antara legislatif dan eksekutif dapat mempercepat penyelesaian seluruh agenda legislasi daerah.
“Konsistensi tim serta komunikasi yang lebih efektif ini penting agar Raperda dapat disahkan tepat waktu dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” tandasnya.(Bil/ADV DPRD Bontang)
Discussion about this post