Trending.co.id, Bontang – Pemerintah Kota Bontang bersama DPRD Kota Bontang mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kepemudaan sebagai payung hukum untuk memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan daerah.
Salah satu gagasan yang diatur dalam regulasi tersebut yakni pembentukan Musyawarah Pembangunan Pemuda (Musbangda). Forum ini diproyeksikan menjadi wadah resmi bagi pemuda untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, hingga inovasi yang dapat diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang, Abdu Safa Muha mengatakan, Raperda Kepemudaan memiliki karakter berbeda karena sejak awal melibatkan pemuda sebagai pihak yang nantinya akan menjalankan regulasi tersebut.
Menurutnya, keterlibatan tersebut penting agar pembangunan kepemudaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama.
“Perda Kepemudaan ini sedikit unik karena dari awal sudah ada cerminan partisipasi langsung oleh mereka yang akan melakoninya. Sehingga, pembangunan pemuda bukan lagi sekadar tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama,” ujar Safa, Rabu (29/7/2026).
Ia menyebut Musbangda menjadi salah satu bagian penting dalam Raperda tersebut. Melalui forum itu, pemuda diharapkan mampu merumuskan berbagai gagasan dan inovasi untuk menjawab persoalan pembangunan di daerah.
Keterlibatan pemuda juga dapat membantu pemerintah memperoleh perspektif baru dalam menyusun program pembangunan. Terlebih, generasi muda dinilai memiliki pola pikir yang lebih adaptif terhadap perubahan dan kondisi daerah.
“Adik-adik pemuda kita ini pemikirannya tidak otoriter. Mereka sangat realistis dan mau menerima fakta bahwa penganggaran daerah kerap mengalami pasang surut, sehingga pengusulan program dilakukan secara terukur,” katanya.
Selain menjadi ruang partisipasi, Safa melihat penguatan aktivitas kepemudaan dapat menjadi salah satu upaya preventif terhadap masuknya paham ekstrem dan radikalisme di kalangan generasi muda.
Menurut dia, ruang diskusi dan interaksi yang positif dapat membentuk kemampuan pemuda dalam menyaring berbagai pemikiran yang berkembang di lingkungannya.
“Kalau ruang positifnya tersedia, pemuda bisa saling mengingatkan dan memfilter pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai. Nilai-nilai positif itu juga bisa ditularkan kepada generasi berikutnya,” jelasnya.
Di sisi lain, Raperda Kepemudaan juga diarahkan untuk memperkuat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri di Bontang.
Safa mendorong agar aspirasi pemuda tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diterjemahkan menjadi program peningkatan kompetensi. Salah satunya melalui pelatihan keterampilan nonformal yang relevan dengan kebutuhan industri lokal.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi, menegaskan komitmen legislatif untuk memastikan Raperda Kepemudaan memiliki kekuatan hukum sekaligus dapat diimplementasikan secara nyata.
Ia mengatakan, keberadaan perda nantinya diharapkan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam menyusun program dan mengalokasikan anggaran kepemudaan.
“Perda Kepemudaan ini menjadi cermin kehadiran ‘tangan besar’ pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, untuk menyediakan arena serta kepastian bagi pemuda. Kami tidak hanya membuatkan arenanya, tetapi juga mencarikan jalan legal agar Musbangda memiliki kepastian anggaran,” katanya.
Menurutnya, payung hukum tersebut penting agar program kepemudaan tidak bergantung pada kebijakan sesaat, melainkan memiliki dasar yang jelas dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Selanjutnya, DPRD bersama pemerintah daerah berencana memperluas ruang partisipasi publik melalui public hearing. Forum tersebut akan melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Dewan Pendidikan, Forum Anak, serta organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Masukan dari berbagai pihak dinilai penting untuk menyempurnakan substansi Raperda sekaligus memastikan regulasi tersebut mampu menjawab kebutuhan pemuda Bontang.
“Dengan demikian, Raperda Kepemudaan tidak hanya diarahkan sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk membuka ruang partisipasi generasi muda, mendorong peningkatan kompetensi, memperkuat inovasi, serta menciptakan lingkungan kepemudaan yang positif dan produktif,” tandasnya.(Bil/ADV DPRD Bontang)
Discussion about this post