Trending.co.id, Bontang – Fraksi PKS bersama NasDem tak hanya menyoroti persoalan proyeksi penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bontang yang dinilai kurang optimal. Fraksi ini juga meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang perlu memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat rentan di wilayah ini.
Mulai dari penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta siswa atau pelajar dari daerah pesisir di empat pulau yang tersebar di dua kecamatan di kota ini. Sebanyak tiga kampung nelayan di Kecamatan Bontang Selatan yakni Malahing, Tihi-Tihi dan Selangan. Sementara di Kecamatan Bontang Utara hanya ada Pulau Gusung.
Mereka menilai, kelompok warga tersebut tak boleh diabaikan. Sebab warga di sana juga mempunyai hak yang serupa untuk merasakan fasilitas kesehatan (Faskes) yang layak dan peningkatan mutu kualitas pendidikan bagi anak-anak pesisir.
“Pemerintah kota perlu memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa serta siswa dari daerah pesisir yang membutuhkan fasilitas pendukung selama menempuh pendidikan di Kota Bontang,” ujar Saeful Rizal yang menduduk posisi sebagai Anggota Fraksi Partai PKS bersama NasDem DPRD Bontang, beberapa waktu lalu.
Mewakili Ketua Fraksi PKS bersama NasDem, Suharno, ia menyampaikan pendapat akhir (PA) di rapat kerja (raker) seluruh Fraksi di DPRD perihal Raperda RPJMD Kota Bontang tahun 2025-2029 sebelum disahkan menjadi peraturan daerah. Dalam kesempatan ini juga, Saeful-sapaannya menyatakan bahwa dokumen ini merupakan turunan langsung dari visi misi kepala daerah periode 2025-2029.
Politisi PKS ini juga menambahkan, warga dengan kebutuhan khsusus seyogyanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Maka sangat penting permasalahan ini untuk memasukkan dalam nomenklatur RPJMD Bontang. Nantinya, peraturan daerah tersebut menjadi acuan pemangku kepentingan dalam merealisasikan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Taman.
Oleh karena itu, RPJMD harus menjadi landasan bagi seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan dalam menjalankan program pembangunan. Selain itu, Fraksi PKS bersama Nasdem juga mengajak seluruh jajaran DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk terus melaksanakan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RPJMD.
“Kami (Fraksi PKS bersama NasDem, Red.) berharap agar perencanaan dan realisasi pembangunan dapat berjalan selaras dan mampu menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta perubahan kondisi yang terjadi,” tutupnya. (Jay/Adv DPRD Bontang)
Discussion about this post