Trending.co.id, Jakarta – Upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi perhatian serius Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam sebuah workshop nasional yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (08/05/2025). Kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif di daerah untuk mencapai target pembangunan kesehatan ibu secara berkelanjutan.
Provinsi Kalimantan Timur turut ambil bagian dalam kegiatan strategis ini, dengan kehadiran Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman, serta Kepala Dinas Kesehatan Kaltim dr. Jaya Mualimin yang mewakili Sekretaris Daerah. Turut hadir pula Kabag Umum dan Keuangan DPRD Kaltim, Hardiyanto, dan Perisalah Legislatif Ahli Muda, Vivi Haryani.
Kegiatan yang diinisiasi Kemendagri ini juga dihadiri sejumlah tokoh penting nasional dan internasional seperti Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas Diah Lenggogeni, Representative UNFPA Indonesia Hassan Mohtashami, serta Counsellor Kedubes Kanada Kevin Tokar. Perwakilan kementerian teknis dan pemerintah daerah dari berbagai provinsi turut memperkaya forum.
Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman menegaskan bahwa forum ini sangat relevan dalam konteks penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah. “Kami berharap hasil dari workshop ini dapat dijadikan rujukan konkret dalam memperkuat dukungan anggaran terhadap layanan kesehatan ibu, termasuk strategi preventif dan promotif yang lebih tepat sasaran,” ujar Norhayati kepada media.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk tidak hanya fokus pada penanganan medis, tetapi juga memperkuat sinergi lintas sektor seperti pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan sosial demi menurunkan AKI secara menyeluruh. Menurutnya, penurunan AKI merupakan indikator penting dalam keberhasilan pembangunan manusia.
Lebih jauh, Norhayati menyebut bahwa keterlibatan legislatif dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus diarahkan untuk menciptakan kebijakan yang responsif gender dan berbasis bukti. “Isu kesehatan ibu bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan. Ini kerja bersama. Dan DPRD siap mendukung dari sisi regulasi maupun anggaran,” tegasnya.
Workshop tersebut menjadi ruang strategis untuk merumuskan langkah-langkah inovatif dan kolaboratif antar pemerintah pusat dan daerah. Harapannya, hasil rumusan ini dapat diimplementasikan secara efektif dalam rencana kerja dan kebijakan pembangunan daerah.
[Adv | DPRD Kaltim]
Discussion about this post