Trending.co.id, Kaltim – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti perlunya pendekatan khusus dalam perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang ada di Kaltim. Hal ini ia sampaikan usai mengikuti diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, di Pendopo Odah Etam, Sabtu (10/5/2025).
Menurut Hasanuddin, tantangan yang dihadapi wilayah 3T sangat berbeda dibandingkan dengan daerah perkotaan. Perbedaan itu meliputi infrastruktur, akses layanan dasar, hingga kultur masyarakat yang kompleks. Karena itu, ia menilai penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah-wilayah tersebut tidak bisa disamakan dengan daerah yang sudah lebih maju.
“Ya memang beda ya. Di wilayah 3T itu pendekatannya tidak bisa sama. Harus lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” ujar Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, saat diwawancarai awak media usai pertemuan.
Ia mengungkapkan bahwa Menteri PPPA telah memastikan adanya anggaran khusus untuk mendukung penanganan isu perempuan dan anak di wilayah 3T. Menurutnya, mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana tersebut harus dikawal agar tepat sasaran dan tidak hanya berhenti di tingkat kebijakan pusat.
“Tinggal pelaksanaannya saja yang harus kita kawal bersama. Supaya dana itu benar-benar sampai dan digunakan untuk yang membutuhkan,” tambah Hamas.
Dari tujuh kabupaten yang disiapkan menerima dukungan, Hasanuddin menyebut semuanya merupakan daerah yang terkategori sulit dijangkau. Namun ia belum merinci nama-namanya. Meski begitu, sebagai Ketua DPRD, ia berkomitmen untuk memastikan pengawasan atas pelaksanaan program ini berjalan optimal.
“Kami di DPRD siap mengawal kebijakan ini, terutama dalam memastikan layanan hukum, pendidikan, dan kesehatan bagi perempuan dan anak di daerah terpencil bisa diakses,” tegasnya.
Ia juga mengajak organisasi kemasyarakatan untuk dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program. Menurutnya, ormas yang telah memiliki jaringan sampai ke tingkat desa memiliki keunggulan dalam mengenali kondisi masyarakat secara langsung, dan karenanya dapat menjadi mitra strategis dalam pemberdayaan dan perlindungan kelompok rentan.
[Adv | DPRD Kaltim]
Discussion about this post