Trending.co.id, Kaltim – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti sejumlah persoalan serius yang masih dihadapi Kabupaten Mahakam Ulu. Isu utama yang mengemuka adalah keterbatasan infrastruktur dan tingginya angka kemiskinan, yang dinilai menghambat kemajuan daerah tersebut. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Forum Masyarakat Peduli Mahulu dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).
Dalam pertemuan itu, Hasanuddin menjelaskan bahwa kondisi jalan di Mahakam Ulu sangat memprihatinkan. Ia mengungkapkan, dari total luas wilayah kabupaten, hanya sekitar 18 kilometer jalan yang telah diaspal, sementara sebagian besar wilayah, terutama yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, masih menggunakan jalan setapak.
“Bayangkan, jarak lima kilometer dari garis perbatasan saja belum bisa dilalui kendaraan. Ini jelas menghambat pergerakan barang dan orang,” ujarnya.
Hasanuddin juga mendorong pembangunan terminal perbatasan seperti yang telah direalisasikan di Kalimantan Barat. Menurutnya, keberadaan terminal lintas batas sangat krusial dalam menggerakkan perekonomian masyarakat perbatasan dan memperkuat kehadiran negara di kawasan terluar.
“Terminal ini bukan sekadar fasilitas, tapi bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Mahakam Ulu,” tambahnya.
Selain infrastruktur, ia juga menyinggung soal tingginya angka kemiskinan yang mencapai 11,40 persen. Ironisnya, meski wilayah ini kaya akan sumber daya alam dari sektor tambang dan perkebunan, masyarakatnya justru tidak merasakan dampak ekonomi secara langsung.
“Banyak perusahaan tambang yang beroperasi di sana, tapi kantornya tidak ada di Mahulu. Ini berdampak pada minimnya kontribusi PAD dan CSR yang seharusnya kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hasanuddin mengingatkan bahwa Mahakam Ulu masih berada dalam situasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan belum memiliki kepala daerah definitif. Kondisi ini, menurutnya, menambah kompleksitas tantangan pembangunan yang dihadapi.
“Pemprov harus memprioritaskan Mahakam Ulu dalam rencana pembangunan, sekaligus membuka ruang dialog dengan pemerintah pusat agar solusi berkelanjutan bisa segera ditemukan,” pungkasnya.
[ADV | DPRD KALTIM]
Discussion about this post