Trending.co.id, Kaltim – Proses pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 kembali menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kalimantan Timur. Ketua Komisi IV Baba bersama para anggota—Syahariah Mas’ud, Hartono Basuki, dan Fuad Fakhruddin—melakukan monitoring dan evaluasi ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kaltim guna mengawal jalannya penerimaan siswa baru yang dinilai krusial bagi keberlangsungan pendidikan menengah di Kaltim pada Rabu (16/7/2025) lalu.
Monitoring ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Sistem SPMB tahun ini menggunakan skema baru berbasis “domisili” yang menggantikan istilah “zonasi” serta membuka jalur afirmasi dan prestasi, menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika di daerah.
Ketua Komisi IV, Baba, mengungkapkan bahwa pihaknya ingin memastikan sistem SPMB berjalan sesuai prinsip transparansi dan keadilan. “Kami tidak ingin ada ketimpangan akses pendidikan. Karena itu, penting bagi kami untuk turun langsung mengevaluasi progres dan hambatan di lapangan,” jelasnya usai bertemu dengan Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Winarno, di Balikpapan.
Baba menjelaskan bahwa meskipun pelaksanaan awal sistem penerimaan berjalan aman, sejumlah kendala teknis muncul di tahap berikutnya. Permasalahan ini, menurutnya, tengah diselesaikan oleh pihak teknis. Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan sekolah dalam menerima jumlah siswa baru dan mendukung pemerataan akses pendidikan antarwilayah.
Sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem yang ada, Komisi IV berencana melakukan studi banding ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta atau Jawa Timur. Tujuannya untuk mempelajari praktik terbaik dari daerah-daerah yang dianggap berhasil dalam menerapkan sistem penerimaan siswa baru yang adil dan efisien.
“Kami ingin belajar dari daerah lain yang sudah lebih dulu berhasil mengelola sistem SPMB dengan baik. Hasil studi banding ini nantinya akan kami gunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif,” tambah Baba.
Komisi IV berharap hasil evaluasi dan studi banding ini akan menjadi dasar pembaruan sistem penerimaan siswa baru di Kalimantan Timur, demi menciptakan pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkualitas di seluruh kabupaten/kota.
[ADV | DPRD KALTIM]
Discussion about this post