Trending.co.id, Kaltim – Komisi III DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dua mitra kerja strategis, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim. Forum ini membahas evaluasi realisasi anggaran 2025 sekaligus arah kebijakan dan rencana anggaran tahun 2026 di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/8/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, yang didampingi Wakil Ketua Akhmed Reza Fachlevi, serta diikuti anggota komisi lainnya, yakni Jahidin, Baharuddin Muin, Apansyah, Sugiyono, Arfan, Muhammad Samsun, dan Syarifatul Sya’diah. Agenda ini menjadi bagian penting dari persiapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026.
Dalam paparannya, Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan bahwa pagu anggaran tahun 2025 mencapai Rp3,2 triliun, dengan realisasi per 25 Agustus 2025 sebesar 32 persen untuk fisik dan 26 persen untuk keuangan. Sementara itu, pagu 2026 telah ditetapkan sebesar Rp2,9 triliun. “Bidang bina marga menjadi penyerap anggaran terbesar sekitar Rp1 triliun, dengan progres yang terus berjalan,” terangnya.
Penyesuaian anggaran tahun 2026, lanjut Firnanda, turut dipengaruhi kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang kini hanya 75 persen dari sebelumnya. Kondisi ini menuntut efisiensi dalam pelaksanaan program, agar tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat meskipun alokasi dana menurun.
Sementara itu, Sekretaris Dinas ESDM Kaltim, Hadi Suwito, menyampaikan capaian realisasi dari pagu anggaran Rp165 miliar tahun 2025. Hingga saat ini, realisasi telah mencapai Rp40 miliar. Lima program menjadi fokus utama, di antaranya pengelolaan aspek kegeologian dengan realisasi 54,94 persen, minerba 60,78 persen, energi baru terbarukan (EBT) 8,94 persen, ketenagalistrikan 25,64 persen, serta urusan pemerintahan daerah 56,55 persen.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan bahwa konsistensi menjadi kunci agar pembahasan APBD berjalan lebih efisien. “Kita harapkan tidak ada perubahan signifikan, sehingga pembahasan APBD 2025 dan 2026 bisa segera diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.
Di sela rapat, salah satu anggota Komisi III, Apansyah, menambahkan bahwa pihaknya ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan energi di Kaltim. “Anggaran harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai besar di angka, tapi kecil di realisasi lapangan,” ungkapnya.[ADV/DPRD KALTIM]
Discussion about this post