Trending.co.id, Kaltim – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat kerja membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 DPRD Kaltim, Selasa (2/9/2025).
Dalam pembukaan rapat, Ekti menekankan bahwa KUA-PPAS menjadi kerangka penting bagi penyusunan APBD 2026 agar selaras dengan arah pembangunan daerah. Ia mengingatkan agar setiap rupiah dalam APBD diarahkan untuk kepentingan rakyat, transparan, dan berorientasi pada hasil. “APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi instrumen nyata menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, memaparkan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan Rp 20,45 triliun, naik 1,74 persen dari 2025. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipatok Rp 10,73 triliun, meningkat 1,16 persen. Namun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru diperkirakan menurun 3,79 persen menjadi Rp 482,26 miliar.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai pembahasan belum tuntas. Ia menyoroti ketiadaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terintegrasi dengan penganggaran. “Tanpa IKU yang jelas, sulit memastikan apakah belanja yang disusun benar-benar terukur dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung soal defisit anggaran dan sumber pembiayaan yang harus dijelaskan secara gamblang. Apakah ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) atau melalui alternatif lain, menurut Hasanuddin, semua harus dipaparkan secara terbuka. Transparansi BLUD yang mengelola dana APBD juga menjadi salah satu catatan kritis yang ia tekankan.
Ekti menambahkan, Banggar dan TAPD harus memperkuat koordinasi agar APBD tidak hanya memenuhi syarat teknis, tetapi juga mencerminkan keadilan pembangunan lintas sektor. Ia mengajak anggota dewan dan TAPD menyepakati program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Rapat ini dihadiri jajaran pimpinan DPRD Kaltim, anggota Banggar, serta unsur TAPD dan perangkat daerah. Beberapa di antaranya yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kaltim Ujang Rachmad, Kepala Bappeda Kaltim Yusliando, Kepala BPKAD Ahmad Muzakkir, serta sejumlah kepala biro terkait. Diskusi berlangsung intens sebagai bagian dari langkah strategis menyusun APBD 2026 yang lebih terukur dan responsif.[ADV/DPRD KALTIM]
Discussion about this post