Trending.co.id, Bontang – Pembangunan infrastruktur di Kota Bontang tidak lepas dari pengawasan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Di antara sembilan catatan yang disampaikan dalam padangan umum fraksi, pengadaan infrastruktur juga menjadi perhatian serius.
Mewakili Fraksi PDI Perjuangan, Winardi menyampaikan harapan bahwa peningkatakan sarana dan prasarana (Sarpras) tidak hanya bersifat monumental saja. Akan tetapi, juga harus berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sekitar.
“Yang paling penting adalah berkelanjutan dan tentu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup warga sekitar lokasi pembangunan,” harapnya.
Oleh sebab itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemkot Bontang untuk dapat menganggarkan dan meneruskan perbaikan akses jalan terus dilanjutkan. Khususnya jalan yang masih berlumpur di sejumlah wilayah di Kecamatan Bontang Barat, seperti di Jalan Gotong Royong, Jalan Masdarling dan Kampung Timur.
Lebih lanjut, ia juga meminta untuk setiap kegiatan dilakukan perencanaan dengan matang. Untuk menghindari pemborosan anggaran, pelaksanaan yang tidak efektif dan tidak tercapainya tujuan pembangunan.
“Sebagai salah satu contoh yaitu tugu di simpang Kusnodo yang terpaksa dihentikan pembangunannya karena isu kepemilikan lahan yang belum jelas, kemudian Tugu PKK di Kelurahan Tanjung Laut yang dilakukan perbaikan berkali-kali,” terangnya.
Winardi menegaskan, untuk memastikan realisasi pembangun berjalan sesuai perencanaan, maka pemerintah perlu melakukan pengawasan secara ketat dan berkala. Dimulai proses penyusunan rencana, penganggaran, perancangan teknis, pelaksanaan, serah terima dan hingga pemeliharaan.
“Kami percaya jika pemerintah memperketat pengawasan disetiap tahapan maka hal seperti ini tidak akan terjadi kembali,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menanggapi catatan ini. Neni mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang telah merencanakan tindaklanjuti pembangunan akses Jalan Gotong Royong, Jalan Masdarling, dan Kampung Timu di Kecamatan Bontang Barat pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun depan.
“Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah telah merencanakan dan akan kita bahas bersama dalam RAPBD Tahun Anggaran 2026,” jawab Neni Moerniaeni.(Jay/Adv DPRD Bontang)
Discussion about this post