Kesejahteraan adalah tujuan yang selalu diupayakan setiap orang. Banyak orang yang sekolah tinggi, banting tulang siang dan malam, menjadi anggota parlemen, semua itu demi mencapai kesejahteraan bagi dirinya, kelompoknya, maupun keluarganya. Bahkan tak sedikit yang terpaksa ataupun secara sukarela menempuh jalan haram, seperti prostitusi, menjadi pengedar narkoba, korupsi, dan lain-lain.
Tidak bisa dipungkiri, kebanyakan masyarakat saat ini jauh dari kata sejahtera. Data terbaru menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan di beberapa wilayah Kalimantan Timur seperti Kabupaten Paser dan Kota Bontang. Pemerintah daerah bahkan menargetkan angka kemiskinan ideal hingga 5 persen. Namun di sisi lain, secara nasional angka kemiskinan Kaltim pada September 2025 justru mengalami kenaikan, mengakhiri tren penurunan selama 30 bulan terakhir. Fakta ini menghadirkan pertanyaan besar: benarkah kesejahteraan itu telah nyata dirasakan masyarakat?
Di lapangan, realitas sering kali berbeda dengan angka statistik. Masih terdapat wilayah seperti Sangatta yang belum sepenuhnya teraliri listrik dan air bersih. Selain itu, kerap ditemukan persoalan ketidaktepatan data—warga miskin tidak terdata, sementara yang kondisi ekonominya membaik justru tercatat sebagai penerima bantuan.
Perbedaan paradigma dalam memandang kemiskinan juga berpengaruh. Sistem ekonomi kapitalistik mengukur kemiskinan berbasis rata-rata pendapatan per kapita, bukan pada pemenuhan kebutuhan individu secara riil. Akibatnya, angka bisa tampak menurun, tetapi daya beli masyarakat justru melemah karena harga-harga kebutuhan pokok meningkat.
Kalimantan Timur—baik Paser, Bontang, Sangatta, maupun daerah lainnya—dikenal kaya sumber daya alam dan energi serta menjadi kawasan industri strategis. Namun dalam sistem kapitalisme sekuler, kekayaan tersebut tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan merata. Pengelolaan yang berorientasi keuntungan sering kali melahirkan kemiskinan struktural di tengah limpahan potensi.
Sistem kapitalisme memberi peluang bagi para korporat (pengusaha) swasta maupun asing unzuk mengelola sumber daya alam (SDA) suatu daerah. Dampaknya sangatlah berbahaya. Mereka bisa mengatur jumlah barang yang dipasarkan, maupun harganya. Pengusaha tentu saja menginginkan keuntungan yang banyak. Sayangnya negara yang seharusnya menjadi pengelola tunggal berbagai kekayaan alam justru hanya berfungsi sebagai regulator dan vasilitator yang sangat menguntungkan para korporat.
Oleh karena itu selama sistem kapitalisme masih diterapkan, maka kesejahteraan bagi masyarakat hanyalah ilusi. Sementara yang kaya justru semakin sejahtera. Maka kita butuh sistem lain untuk menggantikan sistem kapitalisme. Sistem yang memiliki perangkat dan mekanisme tertentu untuk bisa mewujudkan kesejahteraan secara nyata. Sistem itu adalah Islam.
Islam menawarkan paradigma berbeda. Dalam konsep Islam kaffah, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu warga negara—pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan—secara layak. Setiap individu yang mampu tetap diwajibkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan tanggungannya. Namun jika seseorang tidak mampu atau nafkah keluarga tidak mencukupi, negara melalui Baitul Maal bertanggung jawab menutupi kekurangannya. Dengan mekanisme ini, kesejahteraan tidak bergantung pada angka rata-rata, melainkan pada terpenuhinya kebutuhan riil setiap orang.
Sejarah peradaban Islam mencatat masa-masa ketika kesejahteraan merata hingga sulit menemukan penerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah keniscayaan, melainkan persoalan sistem dan tata kelola. Oleh karena itu, mewujudkan kesejahteraan sejati membutuhkan perubahan paradigma mendasar—dari sekadar mengejar pertumbuhan angka menuju sistem yang memastikan kebutuhan setiap individu terpenuhi. Islam kaffah menawarkan solusi komprehensif untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang hakiki.
Wallahu a’lam
Discussion about this post