Trending.co.id, Bontang – Tingkat Pengangguran Terbuka di Bontang cukup tinggi. Berdasarkan data dari BPS, di tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bontang capai 7,73 persen. Padahal Bontang termasuk kota industri.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Bontang Agus Haris mengatakan untuk melakukan upaya pengentasan pengangguran, pihaknya menyarankan agar Pemerintah Kota Bontang segera mengusulkan pengelolaan BLKI Bontang.
“Selama ini kewenangannya masih di Pemerintah Provinsi Kaltim. Kalau di Provinsi apa yang diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim, belum tentu sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di Bontang,” kata Agus Haris belum lama ini.
Diketahui, Kota Bontang terdapat sebanyak 50 perusahaan yang setiap waktu, setiap saat dalam satu tahun, pasti perusahaan membutuhkan tenaga kerja baru. Kalau dikelola oleh Pemerintah Kota Bontang, maka bisa dikomunikasikan terlebih dahulu pasar kerja apa yang dibutuhkan.
“Maka pelatihan yang dibuat akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang ada di Bontang,” ujarnya.
Mengingat tujuan dari BLKI itu memberikan pelatihan untuk mengurangi pengangguran di Kota Bontang dengan menyiapkan pembiayaan sertifikasi.
“Misalnya penerimaan sekuriti, atau welder. Rata-rata yang dibutuhkan yang memiliki pengalaman dan sertifikat. Nah, pemerintah harus memfasilitasi para peserta pelatihan untuk mendapatkan sertifikat. Contoh sertifikat sekuriti itu butuh biaya Rp 5 juta, pemerintah harus fasilitasi, sehingga peserta tinggal pergi pelatihan dan mendapatkan sertifikat,” bebernya.
Agus Haris menegaskan, kalaupun memang perlu bersurat untuk mengusulkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka pihaknya sangat men-support-nya.
“Kalau memang diminta bersurat, ya ajukan saja surat pengusulan pengambilalihan pengelolaan UPTD BLKI Bontang, termasuk kalau diminta menandatangani MoU, kami akan support,” pungkasnya.(asr/adv dprd bontang)
