Trending.co.id, Kaltim – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menunjukkan komitmen serius dalam mengawal program pendidikan unggulan Gubernur Rudy Mas’ud, yaitu GratisPol. Dalam rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim yang berlangsung maraton, berbagai isu strategis di sektor pendidikan dibahas mendalam.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menyampaikan bahwa program GratisPol merupakan langkah besar yang harus dijalankan dengan sinkronisasi anggaran yang matang. Ia menekankan pentingnya harmonisasi fiskal antara tahun anggaran 2025 dan 2026 agar tidak ada hambatan di tengah jalan. “GratisPol tentu kita dukung sepenuhnya. Tapi jangan sampai kita gagal dalam implementasi karena persoalan teknis anggaran,” tegas Baba, Senin (21/4/2025).
Polemik seputar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga menjadi sorotan utama. Di Balikpapan, data menunjukkan hanya sekitar 51 persen siswa lulusan SMP bisa ditampung di sekolah negeri. Baba menyatakan perlunya keterlibatan sekolah swasta sebagai bagian dari solusi pemerataan pendidikan. “PPDB selalu jadi isu hangat. Kita ingin solusi konkret, termasuk kemungkinan kerja sama dengan sekolah swasta,” jelasnya.
Sementara itu, di Samarinda, tantangan lebih banyak berada pada distribusi siswa yang tidak merata akibat persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit. Hal ini menurut Komisi IV perlu diselesaikan lewat peningkatan kualitas di seluruh sekolah negeri. “Kita perlu keadilan akses pendidikan, bukan hanya kuantitas,” ujarnya.
Dalam forum tersebut juga dibahas usulan pembangunan dua SMA dan dua SMK di Balikpapan. Salah satu prioritas adalah mendirikan sekolah negeri di Balikpapan Tengah yang hingga kini belum memiliki fasilitas tersebut. Komisi IV menilai pembangunan sekolah baru penting untuk mengatasi kepadatan dan pemerataan daya tampung.
Tak hanya pendidikan formal, Komisi IV turut menegaskan bahwa pondok pesantren juga akan mendapat manfaat dari GratisPol. Meski berada di bawah naungan Kementerian Agama, santri yang merupakan warga Kaltim akan tetap dibantu. “Pesantren tetap jadi bagian perhatian kita. Program GratisPol harus menyentuh semua elemen,” imbuh Baba.
Program GratisPol untuk tahun ajaran 2025 akan dimulai dengan distribusi bantuan berupa seragam, sepatu, dan tas untuk siswa baru kelas 10 SMA/SMK. Komisi IV menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan Rp750 miliar untuk pendidikan, termasuk BOSDA dan bantuan perlengkapan. Selain itu, Rp300 miliar lebih disiapkan untuk pendidikan tinggi melalui Biro Kesejahteraan Rakyat.
[Adv | DPRD Kaltim]
Discussion about this post