Trending.co.id, Kaltim – Kunjungan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang, Rabu (23/4/2025), memunculkan sorotan tajam terhadap proyek pembangunan jalan simpang empat Outer Ring Road IV menuju Bandara Samarinda Baru yang menelan anggaran lebih dari Rp 40 miliar.
Anggota Pansus, Baharuddin Demmu, menyebutkan bahwa hasil pantauan di lapangan belum menunjukkan progres signifikan. Bahkan, menurutnya, kondisi fisik jalan masih jauh dari layak untuk kategori proyek strategis dengan anggaran besar. “Panjang jalan ini tak sampai tiga kilometer, tapi batas jalannya saja belum kelihatan. Tidak ada parit pembatas, hanya terlihat semacam pematangan lahan,” ungkap Baharuddin saat ditemui usai kunjungan.
Ia menyoroti besarnya biaya yang digelontorkan, yang menurutnya melampaui logika standar proyek jalan sejenis. Biasanya, kata dia, jalan dengan struktur rigid beton menghabiskan Rp 12 miliar per kilometer, sementara proyek ini jauh lebih tinggi. “Kalau hanya pekerjaan meratakan gunung dan menimbun lahan, mestinya bisa dijelaskan item per item kenapa bisa sampai Rp 40 miliar,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya mempertimbangkan pemanggilan Dinas Pekerjaan Umum dan kontraktor terkait proyek tersebut untuk dimintai keterangan. Bila tidak sempat, tindak lanjut akan dilimpahkan ke Komisi III DPRD Kaltim untuk pendalaman teknis. “Kita ingin pastikan apakah ini pemborosan atau ada ketidaksesuaian dalam perencanaan,” ucap politisi dari Fraksi PAN ini.
Proses pembebasan lahan, lanjut Baharuddin, telah diklaim selesai oleh pihak pelaksana proyek tanpa kendala berarti. Namun pihaknya tetap menilai perlunya evaluasi menyeluruh, karena proyek ini merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kaltim yang wajib diawasi.
“Kami di DPRD punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa uang rakyat benar-benar digunakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” imbuhnya.
Ia berharap, evaluasi yang dilakukan oleh Pansus LKPj ini bisa menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur selanjutnya di Kalimantan Timur. “Ini juga jadi pelajaran penting, agar tak ada lagi proyek besar yang hasilnya tidak sebanding,” tutup Baharuddin.
[Adv | DPRD Kaltim]
Discussion about this post