Trending.co.id, Kaltim – Pemerintah dan DPRD Kalimantan Timur terus mendorong perbaikan tata kelola sektor perkebunan kelapa sawit. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Kaltim dan Dinas Perkebunan yang digelar di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan.
Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, membuka rapat dengan menyebut pentingnya transparansi data serta pengawasan terhadap pelaksanaan perkebunan sawit di Kaltim. Rapat turut dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua DPRD Ekti Imanuel, dan sejumlah legislator lainnya. Sementara dari pihak eksekutif hadir Plt. Kadisbun Andi Siddik bersama timnya.
Dalam presentasinya, Andi Siddik memaparkan bahwa perkebunan kelapa sawit menguasai lebih dari 90 persen dari total komoditi perkebunan di Kaltim. Tahun 2023, produksi TBS mencapai hampir 20 juta ton, dengan tenaga kerja lebih dari 222 ribu orang. Jumlah pabrik pengolahan sawit mencapai 111 unit, dengan kapasitas terpasang mencapai 6.038 ton TBS per jam.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti sejumlah persoalan krusial seperti tumpang tindih izin lahan, rendahnya kontribusi sawit terhadap PAD, serta persoalan lingkungan dan konflik dengan petani plasma. “Perlu ada audit menyeluruh terhadap izin dan kontribusi sawit terhadap daerah. Kita jangan hanya bangga dengan luas lahan, tapi miskin manfaat,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Ekti Imanuel menambahkan agar ke depan pengelolaan sawit tidak hanya berhenti pada produksi mentah, melainkan masuk ke tahap hilirisasi. Ia mendorong keterlibatan Perusda agar hasil perkebunan bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah.
“Isu plasma dan IUP juga harus dituntaskan, agar petani sawit tidak terus dirugikan,” ujar Ekti. Ia juga meminta Disbun segera menyusun matriks detail terkait seluruh komoditas unggulan seperti sawit, karet, dan kakao.
Ketua Komisi II menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal agenda-agenda strategis dalam sektor perkebunan demi keseimbangan antara ekonomi dan kelestarian lingkungan. “Komitmen kami jelas: keberlanjutan, pemerataan, dan peningkatan kesejahteraan,” pungkas Sabaruddin.
[ADV | DPRD KALTIM]
Discussion about this post