Trending.co.id, Kaltim – DPRD Kalimantan Timur terus memperkuat peran pengawasan dalam proses penyusunan anggaran daerah. Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, bersama jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), di Samarinda, Rabu (28/5/2025).
Pertemuan tersebut membahas prognosis awal untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 serta rencana perubahan APBD 2025. Sabaruddin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas komisi dan lintas organisasi perangkat daerah dalam merumuskan anggaran secara komprehensif. Ia menyebut bahwa penyusunan anggaran tak bisa berjalan secara parsial oleh satu instansi saja.
“Kami ingin memastikan bahwa semua lini ikut menyumbang data dan masukan yang akurat. Rancangan APBD bukan semata angka, tetapi perwujudan dari kebutuhan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” ucap Sabaruddin.
Sayangnya, dalam agenda kali ini Kepala Bapenda Kaltim berhalangan hadir. Hal ini menurut Sabaruddin cukup menghambat proses pendalaman substansi, terutama soal pendapatan daerah ke depan. Ia berharap pertemuan lanjutan bisa segera dijadwalkan dengan kehadiran pihak yang berwenang. “Kami butuh penjelasan langsung dari kepala OPD, karena informasi yang disampaikan harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Komisi II DPRD Kaltim, lanjut dia, tetap menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, termasuk dalam memantau capaian dan realisasi anggaran tahun berjalan. Ia menekankan pentingnya kehadiran kepala dinas terkait dalam rapat-rapat evaluasi agar tidak ada simpang siur data yang berujung pada perencanaan yang tidak tepat sasaran.
Sabaruddin juga menyoroti pentingnya waktu dalam penyusunan prognosis. Idealnya, seluruh proses sudah berjalan sejak Mei hingga Agustus, agar persiapan lebih matang saat masuk ke tahap pembahasan akhir. Ia berharap semua OPD bisa menyelaraskan jadwal dan target yang telah ditetapkan bersama.
Menurutnya, pengelolaan APBD yang transparan dan terarah adalah bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. “Kami ingin pastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Proses ini akan kami kawal ketat dari awal hingga penetapan,” tegasnya.[Adv DPRD Kaltim]
Discussion about this post