Trending.co.id, Kaltim – Persoalan tapal batas antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur di Kampung Sidrap kembali disorot oleh Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. Menurutnya, konflik ini sudah berlangsung sejak awal pemekaran wilayah dan terus menjadi beban masyarakat, Rabu (28/5/2025).
Agusriansyah menjelaskan bahwa sejak ditetapkannya Kampung Sidrap sebagai bagian dari Kutim, muncul berbagai dinamika sosial di lapangan. Warga yang bermukim di wilayah tersebut lebih memilih menggunakan identitas Kota Bontang karena aktivitas mereka lebih banyak terpusat di kota itu.
“Wilayah ini memang masuk Kutim secara administratif, tapi hampir seluruh aktivitas masyarakat seperti berobat, belanja, sekolah, semua ke Bontang. Ini yang menjadi persoalan mendasar,” katanya.
Ia menyebutkan, selain perbedaan identitas administratif, warga juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik. Hal ini diperparah dengan konflik lahan dan status pertanian yang dimanfaatkan warga dari dua daerah.
“Dari layanan publik, hingga kepemilikan tanah, semua terhambat. Warga jadi bingung karena tidak tahu harus ke pemerintah mana,” tambahnya.
Agusriansyah mengungkapkan bahwa upaya mediasi sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah Bontang dan Kutim, namun hingga kini belum ada kesepakatan final yang berpihak pada kepentingan warga.
“Pertemuan-pertemuan sudah dilakukan, tapi tanpa hasil. Ini harus diselesaikan, jangan dibiarkan berlarut,” tegasnya.
Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim segera mengambil peran lebih aktif sebagai penengah. Ia juga meminta dilakukan kajian mendalam agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan konflik baru.
“Sudah saatnya provinsi turun tangan langsung. Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi sudah menyangkut hak dasar warga untuk mendapat kepastian hukum dan pelayanan,” pungkasnya.
[ADV | DPRD KALTIM]
Discussion about this post