Trending.co.id, Kaltim – Komisi III DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas dampak bencana longsor yang terjadi di KM 28 Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Senin (2/6/2025). Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, dihadiri oleh anggota dewan lintas fraksi serta pihak terkait, termasuk perwakilan PT. Baramulti Suksessarana (BSSR), warga terdampak, dan Dinas ESDM Kaltim, Kukar.
Bencana longsor yang terjadi di wilayah tersebut telah berdampak pada sedikitnya 22 kepala keluarga. Peristiwa ini memunculkan berbagai persepsi di tengah masyarakat, terutama terkait penyebabnya, yang menurut sebagian warga dipicu oleh aktivitas pertambangan di sekitar kawasan itu.
Reza Fachlevi menyebut bahwa meskipun hasil kajian dari Universitas Mulawarman menyatakan adanya faktor alam sebagai penyebab longsor, pihak DPRD tetap akan menindaklanjuti keluhan warga dengan pendekatan yang lebih komprehensif. “Kami tidak bisa langsung menyimpulkan. Maka kami akan bentuk tim investigasi untuk memastikan kebenaran penyebab longsor ini,” jelasnya.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, pembentukan tim teknis menjadi langkah awal agar solusi yang diambil berdasarkan fakta lapangan. Tim tersebut akan melibatkan Dinas ESDM, BBPJN, Pemerintah Desa Batuah, serta unsur masyarakat dan perusahaan. Peninjauan lapangan dijadwalkan pada pekan kedua Juni untuk memperoleh data teknis langsung dari lokasi kejadian.
Reza menegaskan bahwa Komisi III juga meminta agar PT. BSSR menunjukkan kepedulian sosial terhadap warga terdampak. Walaupun longsor disebutkan sebagai faktor alam, perusahaan tetap diminta berperan dalam penanganan dampak lingkungan dan sosial. “Kami tidak bicara soal salah atau benar dulu. Tapi ini soal tanggung jawab sosial. Itu yang harus kita kedepankan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Batuah Abdul Rasyid dalam rapat tersebut juga meminta agar Pemkab Kukar turut aktif mendorong penyelesaian masalah ini dan mendampingi proses peninjauan bersama pemerintah provinsi. Ia berharap perhatian yang lebih besar dari seluruh pihak agar keselamatan dan hak masyarakat tidak diabaikan.
Dengan terbentuknya tim lintas sektor dan rencana peninjauan lokasi, DPRD Kaltim berharap penanganan pascabencana bisa lebih terarah dan memberikan keadilan bagi warga terdampak.[Adv DPRD Kaltim]
Discussion about this post