Trending.co.id, Kaltim – Dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi di Kalimantan Timur, Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran (FPP) DPRD Kaltim, Andi Abdul Razaq, mewakili Sekretaris DPRD Kaltim menghadiri rapat Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim di Ruang Kersik Luwai, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (12/6/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Kaltim Ahmad Firdaus Kurniawan, didampingi Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Fatimah Waty, dan menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Ely Uswatun Kasanah serta akademisi Universitas Mulawarman, Uni W. Sagena. Fokus pembahasan mencakup strategi kerja Pokja IDI dan integrasi capaian indeks dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Firdaus menyebut IDI sebagai instrumen krusial dalam menilai kualitas demokrasi suatu daerah. Sejak 2019, indeks ini menjadi bagian dari indikator kinerja utama dalam RPJMN dan RPJMD. Ia menekankan bahwa penguatan demokrasi bukan semata tanggung jawab Kesbangpol, melainkan menjadi tugas bersama lintas OPD dan pemangku kepentingan.
“Indeks Demokrasi Indonesia mengukur tiga aspek utama: kebebasan sipil, kesetaraan politik, dan kapasitas lembaga demokrasi. Setiap OPD dalam Pokja IDI memiliki kontribusi terhadap peningkatan indikator ini,” ujarnya. Firdaus menambahkan bahwa IDI kini digunakan sebagai acuan dalam evaluasi kinerja kepala daerah dan penyusunan kebijakan lintas sektor.
Sementara itu, Kabag FPP DPRD Kaltim Andi Abdul Razaq menyampaikan bahwa DPRD Kaltim aktif berperan dalam penguatan demokrasi melalui kegiatan sosialisasi bulanan di seluruh kabupaten/kota. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi media langsung bagi DPRD untuk mengedukasi masyarakat soal pentingnya partisipasi politik.
“Melalui program ini, anggota DPRD bersama narasumber memberikan edukasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi. Ini adalah bagian dari ikhtiar kami untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan aktif secara politik,” kata Razaq.
Ia berharap forum Pokja IDI tidak hanya menghasilkan rekomendasi teknis, tapi juga mendorong kolaborasi antarlembaga untuk memperkuat demokrasi yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. “Demokrasi yang sehat adalah fondasi pembangunan. DPRD siap berkolaborasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif,” pungkasnya.
[ADV | DPRD KALTIM]
Discussion about this post