Trending.co.id, Kaltim – Rangkaian Pekan Daerah (PEDA) XI KTNA Kalimantan Timur 2025 menghadirkan diskusi strategis seputar arah kebijakan pangan daerah. Dalam sesi temu wicara yang berlangsung di Taman Budaya Sendawar, Kutai Barat, Sabtu (21/6/2025), Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, tampil sebagai narasumber dan menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam memperkuat kemandirian pangan.
Ekti menyatakan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama—legislasi, anggaran, dan pengawasan—yang harus digunakan secara optimal untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan lokal. Namun ia juga menyoroti fakta bahwa banyak keputusan teknis terkait subsidi dan pengadaan alat pertanian masih berada di ranah eksekutif dan pusat.
“DPRD bukan pelaksana teknis, tapi kami bisa dorong perubahan lewat regulasi dan kontrol anggaran. Kita juga tengah mengkaji skema bantuan keuangan yang lebih fleksibel untuk pertanian,” kata Ekti di hadapan peserta dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
Ia menyebut forum PEDA sebagai ruang tepat untuk mengidentifikasi hambatan langsung dari para petani dan nelayan, termasuk keterbatasan akses terhadap pasar, infrastruktur, dan teknologi. “Diskusi seperti ini yang justru memberi peta jalan paling akurat untuk menyusun kebijakan yang efektif,” lanjutnya.
Dalam sesi diskusi, aspirasi mengalir dari berbagai wilayah mengenai pengembangan sistem irigasi, distribusi hasil tani, hingga percepatan akses teknologi produksi. DPRD Kaltim, menurut Ekti, akan mengakomodasi masukan tersebut dalam penyusunan arah kebijakan anggaran.
Ia juga menegaskan bahwa Kalimantan Timur tidak boleh hanya menjadi penyangga pangan bagi Ibu Kota Nusantara, tapi harus berdaulat secara kebijakan dan mampu mengatur sumber dayanya sendiri. “Kalau hanya jadi penyangga tanpa kemandirian, kita tidak akan mampu menyejahterakan petani kita,” tandasnya.
Dengan semangat kolaboratif, Ekti mengajak seluruh elemen—baik legislatif, eksekutif, maupun komunitas tani-nelayan—untuk menyusun langkah konkret menuju ketahanan pangan yang adil, berkelanjutan, dan berbasis sumber daya lokal.
[ADV | DPRD KALTIM]
Discussion about this post