Trending.co.id, Bontang – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menyampaikan kritik tajam terhadap instansi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disporapar-Ekraf) Bontang. Andi Faiz menilai pengelolaan administrasi Disporapar-Ekraf sangat semrawut dan kacau.
Hal itu terjadi atas gagalnya pencairan dana hibah untuk organisasi olahraga di Kota Taman. Menurutnya, keseriusan lembaga pemerintah yang menaungi bidang olahraga tidak dilaksanakan dengan baik.
“Kepala Dinasnya sendiri aja tidak berani. Karena dia tidak berani akhirnya dia tidak mau cairkan,” kesal Andi Faiz.
Pernyataan ini disampaikan saat dalam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Sidang III DPRD Bontang, pada Senin malam (23/6/2025). Bertempat di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara.
“Harusnya bisa cari solusi dulu dong. Inikan kelalaiannya (Kepala Disporapar-Ekraf Bontan, Red.) sampai karena itu, buat gaduh satu Bontang,” sebutnya.
Menurutnya, karena kebijakan internal yang dilakukan Disporapar-Ekraf sehingga menyebabkan kegaduhan di beberapa organisasi olahraga. Ia khawatir kejadian ini dianggap sebagai kegagalan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.
“Kami juga tidak mau masyarakat menilai atau ber prasangka bahwa ini DPRD atau Pemkot Bontang saat ini yang punya kesalahan,” ketusnya.
Lebih lanjut, politisi muda partai Golkar ini menyebutkan bahwa asal muasal masalah ini dari tidak adanya Surat Keputusan (SK) verifikasi yang disiapkan. Kemudian, surat tersebut menjadi dasar untuk dinas terkait mencairkan dana hibah. Untuk proses nya, pemerintahan saat ini tidak mengetahui proses dan alur tersebut.
“Ini hanya soal SK verifikasi yang tidak disiapkan. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya sangat besar. Atlet-atlet kita bisa gagal bertanding,” akunya.
Ia juga menjelaskan bahwa jauh sebelumnya DPRD Bontang telah menyetujui anggaran hibah itu. Diketahui, dana hibah nilainya cukup fantastis. Untuk KONI saja, dana sebesar Rp5 miliar telah disahkan pada APBD 2024 lalu.
“Padahal pemerintahan baru ini tidak mengerti sama sekali alur-alur administrasi di periode ini. Dan DPRD sudah menyetujui anggaran itu,” tambahnya.
Akibat masalah itu, banyak organisasi olahraga yakni KONI, KORMI, Bapopsi, dan NPC, tidak dapat melaksanakan program pembinaan maupun mengikuti ajang penting seperti Pra-Porprov, Popda, dan Pornas. Lantaran terkendala di anggaran pembinaan bagi para atlet.
Andi Faiz menyesalkan atas sikap kepala Disporapar-Ekraf yang menganggap remeh masalah ini.
“Bukan sekadar menanggung konsekuensi. Semua orang juga bisa kalau hanya begitu. Tapi yang dibutuhkan solusi,” tegasnya.
Ia berharap agar publik tidak salah paham dan menyangka bahwa DPRD yang menghambat proses pencairan. Kata dia, jika penanganan teknis tetap menjadi tanggung jawab dinas tersebut sebagai instansi yang berwenang.
“Ini akan berimbas ke banyak pihak. Termasuk atlet, pelatih, dan orang tua. Kita tidak ingin semuanya jadi korban. Jika persoalan ini tidak segera selesai,” pungkasnya. (Jay/Adv DPRD Bontang)
Discussion about this post