Trending.co.id, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Tanggapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kukar H. Rendi Solihin dalam Rapat Paripurna ke-17 masa sidang III di Ruang Sidang DPRD Kukar, Selasa (1/7/2025).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, didampingi Wakil Ketua Junadi. Dalam kesempatan itu, Rendi menyampaikan apresiasi atas dukungan, masukan, dan kritik yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, semua saran tersebut menjadi komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja Pemkab Kukar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Kukar menyadari masih ada pelaksanaan program yang belum optimal. Karena itu diperlukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan agar serapan anggaran semakin maksimal serta kualitas pembangunan dapat terjaga,” ujarnya.
Rendi juga menjelaskan terkait besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024. Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan semata akibat rendahnya serapan anggaran, melainkan adanya kegiatan yang bersifat earmark dari pemerintah pusat yang sebagian besar dialokasikan di akhir tahun. Selain itu, perubahan mekanisme penyaluran dana transfer turut mempengaruhi komposisi SILPA di APBD Kukar.
Menurutnya, SILPA 2024 akan dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan APBD 2025. Fokus utamanya diarahkan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, layanan kesehatan, serta sektor pendidikan di Kukar.
“Capaian Pemkab Kukar ada yang sesuai target, ada pula yang belum maksimal. Namun, catatan penting dari DPRD terutama terkait optimalisasi penyerapan anggaran dan peningkatan PAD akan menjadi perhatian serius ke depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rendi menekankan bahwa dalam lima tahun mendatang Pemkab Kukar menargetkan PAD terus meningkat setiap tahunnya. Optimalisasi kinerja seluruh Perseroda, Perusda, dan BUMD Kukar menjadi salah satu strategi utama untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. “Semua potensi ini harus kita maksimalkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
[Adv | Diskominfo Kukar]
Discussion about this post