Trending.co.id, Kaltim – Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) mendapat apresiasi luas dari para kepala daerah penghasil sumber daya alam atas inisiatifnya menyelenggarakan Rapat Koordinasi Gubernur dengan tema “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah”. Rakor dihadiri 11 kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia, digelar di Balikpapan, Rabu (9/7/2025).
Gubernur Harum menyoroti pentingnya memaksimalkan potensi Dana Bagi Hasil (DBH) melalui skema Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang selama ini masih terkonsentrasi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di pemerintah pusat. “Daerah selama ini hanya jadi lumbung SDA, tapi bagi hasilnya minim. Ini waktunya kita bicara dengan data dan suara yang sama,” ujar Harum dalam paparannya.
Ketua APPSI sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, menyatakan dukungannya dan siap membawa ide serta gagasan dari Rakor ini langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto. “Langkah Pak Gubernur Harum sangat strategis, dan ini akan kita teruskan ke tingkat tertinggi untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari seluruh kepala daerah di Pulau Kalimantan. Gubernur Kalbar Ria Norsan, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, dan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo kompak menyatakan kesiapan untuk memperjuangkan keadilan fiskal secara kolektif. “Kalau bergerak bersama, insyaallah hujannya merata,” ujar Ria Norsan, mengutip pernyataan Gubernur Harum.
Gubernur Kaltara Zainal menekankan pentingnya sinkronisasi data dan keberanian kolektif untuk menghadap Presiden. Ia menyayangkan minimnya DBH yang diterima daerah padahal upaya menjaga hutan dan mengelola dampak tambang sudah dilakukan habis-habisan oleh pemerintah daerah. “Ini bukan hanya soal angka, tapi menyangkut kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting,” tegasnya.
Wagub Kalsel Hasnuryadi menyebut Gubernur Kaltim sebagai imam dalam perjuangan fiskal ini. “Kami ini makmum. Kita siap satu barisan untuk memperjuangkan DBH yang adil dan menggali potensi energi baru terbarukan,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Wagub Kalteng Edy Pratowo. Ia menegaskan bahwa Provinsi Kalteng sepenuhnya mendukung gagasan Kaltim, dan akan mendorong APPSI sebagai wadah perjuangan kolektif daerah-daerah penghasil SDA.
Rakor ini diikuti oleh kepala daerah atau perwakilan dari Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar, Kaltara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Seluruh peserta sepakat bahwa saatnya daerah penghasil berdiri sejajar dalam pembicaraan fiskal nasional dan menuntut keadilan atas kontribusi mereka terhadap ekonomi negara.
[ADV | DISKOMINFO KALTIM]
Discussion about this post