Trending.co.id, Bontang – Rapat kerja (raker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang terkait pendapat akhir (PA) dari Fraksi-Fraksi tentang Raperda RPJMD Bontang 2025-2025 menuai beberapa catatan. Termasuk, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Bontang menyampaikan isu daerah yang mesti diakomodir dalam RPJMD tesebut.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Yassier Arafat, menyebutkan ada beberapa isu daerah yang tak boleh diabaikan, di antaranya persoalan banjir, stunting, dan pengangguran yang masih cukup tinggi di Kota Taman. Menurut Yassier Arafat, bahwa jumlah pengganguran di Bontang harus menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, ia meminta agar isu ini perlu dimasukkan dalam RPJMD Bontang 2025-2029.
Sebab, senator dapil Bontang Selatan ini menilai, RPJMD merupakan kompas dan acuan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam membangun Bontang selama lima tahun kedepan. Dalam RPJMD juga menjabarkan visi dan misi Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni dan Wakil Walikota Bontang, Agus Haris untuk dijalankan di masa periodesasi kepemimpinannya.
“Penyusunan Dokumen RPJMD bertujuan untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan,” ujar Yassier Arafat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja (raker) DPRD Kota Bontang saat memberikan pendapat akhir (PA) dari Fraksi Partai Golkar. Rapat ini berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, tepatnya di Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Senin (14/7/2025) malam.
Tak hanya itu, Yassier juga menyebut bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan juga sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
“Selanjutnya hal ini sesuai dengan hasil laporan Pansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2025 – 2029”,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, mewakili Fraksi Partai dengan akronim Golongan Karya ini turut memberikan apresiasi atas upaya dari Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bontang dengan kerja keras dalam menyusun dan menyelesaikan Raperda RPJMD Bontang selama satu periode mendatang. Melalui rapat ini juga, dia menyampaikan persetujuan dan menerima ditetapkannya Raperda RPJMD Bontang tahun 2025-2029 untuk disahkan menjadi Perda.
“Melalui ini kami Fraksi Golongan Karya “Menerima dan Menyetujui”,” tutupnya.
Sebagai informasi, BPS Bontang juga mencatat jumlah angkatan kerja di Kota Bontang pada Agustus 2024 sebanyak 93.930 orang, turun 993 orang dibanding Agustus 2023. Sejalan dengan penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan sebesar 0,60 persen poin menjadi 67,75 persen.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Bontang Agustus 2024 sebesar 7,06 persen, turun 0,68 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Penduduk yang bekerja di Kota Bontang sebanyak 87.299 orang, turun sebanyak 276 orang dari Agustus 2023.
Lapangan pekerjaan 3 kategori yang mengalami peningkatan jumlah pekerja terbesar adalah Sektor Jasa (1,04 ribu orang). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian (1,06 ribu orang).Sebanyak 59.393 orang (68,03 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun 0,85 persen poin dibanding Agustus 2023. (Jay/Adv DPRD Bontang)
Discussion about this post