Trending.co.id, Bontang – Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bahwa menarik investasi besar di kota ini tanpa menggangu keberadaan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Meskipun, Pemkot Bontang mencangankan untuk menjaga iklim investasi dengan mendorong kota ramah investasi, namun nasib pelaku usaha ekonomi kerakyatan mesti diperhatikan.
“Investasi besar yang masuk di Kota Bontang tanpa mengganggu UMKM lokal,” tegas Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Bontang, Joni Alla’padang saat menyampaikan pendapat akhir, pada hari Senin (14/7/2025) malam.
Sorotan tersebut disampaikan Fraksi PDIP saat rapat kerja (raker) Fraksi-Fraksi di lingkup DPRD Kota Bontang yang membahas tentang Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelum disahkan menjadi peraturan daerah. Diketahui, rapat berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab), Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Bontang Utara.
Menurut politisi dari partai besutan Megawati Soekarnoputri ini mengatakan isu tesebut sangat penting untuk di masukkan dalam dokumen RPJMD Bontang 2025-2029. Ia menilai, RPJMD tak hanya sebagai berkas saja, tetapi sebagai acuan dan arah Pemkot Bontang untuk menjalankan program kerja dalam kurung waktu lima tahun mendatang. Termasuk, instansi atau lembaga di bawah naungan pemerintah.
Oleh karena itu, keberlangsungan UMKM di Bontang tak boleh diabaikan, kendati pemerintah mendorong agar investasi di wilayah ini terus meningkat. Selain itu, kata Joni, menegaskan bahwa pengembangan ekonomi rakyat harus berjalan seiring dengan maksudnya investasi. Bukan sebagai pesaing, apalagi menggeser dominasi UMKM.
“Bukan tergantikan oleh sektor lain,” jelasnya.
Harusnya kehadiran investor di Kota Taman dapat menjadi angin segar bagi para pelaku usaha kecil. Tentunya hal ini mampu mendorong keterlibatan perusahaan yang memberdayakan UMKM. Misalkan membangun kerja sama (mitra strategis), membantu promosi hasil olahan produk UMKM, bahkan membantu memberikan modal usaha dalam mengembangkan usaha tersebut.
“Selain itu, modernisasi manajemen pasar harus tetap berpihak pada pedagang yang memiliki usaha kecil,” akunya.
Senator asal Bontang Barat ini menegaskan bahwa visi dan misi kepala daera yang tertuang dalam RPJMD tidak hanya sekedar menjadi janji politik, tetapi juga merupakan program konkret yang bisa dilaksanakan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami (Fraksi PDIP, Red.) juga mengingatkan bahwa itu tak hanya sebagai janji politik tapi program konkret yang terukur,” pungkasnya. (Jay/Adv DPRD Bontang)
Discussion about this post