Trending.co.id, Kukar – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri didampingi Kepala BPKAD Sukoco menerima audiensi jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar di Rumah Jabatan Bupati, Selasa (5/8/2025). Audiensi dipimpin Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo dan turut dihadiri Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kukar, Rini Sulistiyowati.
Dalam pertemuan itu, Teguh memaparkan kesiapan Bawaslu dalam mengawal pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilu Legislatif mendatang, termasuk tahapan pemutakhiran data pemilih. Ia juga menyoroti dampak pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap Kukar, khususnya wilayah Samboja dan Muara Jawa yang berpotensi masuk kawasan otorita IKN.
“Terkait wilayah IKN ini menjadi permasalahan serius, karena bisa memengaruhi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), daerah pemilihan (dapil), hingga komposisi kursi DPRD Kukar,” ujarnya.
Selain itu, Bawaslu melaporkan serapan dana hibah untuk Pilkada dan PSU, yang menghasilkan pengembalian anggaran akibat efisiensi penggunaan dana. Teguh juga meminta dukungan Pemkab untuk program non-tahapan setahun ke depan, seperti penguatan peran Bawaslu, sosialisasi netralitas, dan pencegahan pelanggaran pemilu.
Teguh menambahkan, Bawaslu Kukar hingga kini belum memiliki kendaraan operasional untuk mendukung mobilitas pengawasan di lapangan. Ia berharap Pemkab dapat membantu penyediaannya.
Bupati Aulia mengapresiasi kinerja Bawaslu dalam penyelenggaraan PSU dan menegaskan dukungannya untuk mewujudkan Pilkada yang bersih, berintegritas, dan netral. “Pilkada bukan hanya urusan KPU dan Bawaslu, tapi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Kami siap bersinergi dan memfasilitasi sesuai koridor regulasi,” tegasnya.
Menanggapi isu IKN, Aulia menekankan pentingnya kejelasan status desa dan batas administratif guna menghindari kekosongan hukum dan kesalahan distribusi kewenangan. Ia berencana segera berkomunikasi langsung dengan Otorita IKN untuk memastikan status wilayah Kukar yang terdampak.
Bupati juga menitipkan agar Bawaslu, jika regulasi memungkinkan, turut mengawasi Pilkades yang akan segera digelar di sejumlah desa Kukar. “Kalau ada kewenangannya, kami titip pengawasan Pilkades agar berjalan transparan dan demokratis,” pungkasnya.
[ADV/DISKOMINFO KUKAR]
Discussion about this post