Trending.co.id, Kaltim – Upaya pemerintah provinsi dan legislatif Kalimantan Timur untuk memperkuat pelayanan publik kembali ditunjukkan lewat kunjungan kerja bersama ke Kabupaten Berau. Kegiatan ini menyasar dua titik utama, yaitu Rumah Sehat Baznas (RSB) dan Gedung UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Bapenda Kaltim Wilayah Berau, Rabu (16/07/2025) lalu.
Kehadiran RSB menjadi simbol komitmen layanan kesehatan berbasis sosial dan filantropi, sementara UPTD PPRD mencerminkan semangat reformasi fiskal melalui efisiensi dan keterbukaan sistem perpajakan daerah. Kedua fasilitas ini diharapkan tak hanya memperluas akses layanan, tetapi juga memberi dampak sosial yang terukur bagi masyarakat Berau dan sekitarnya.
Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Kaltim Syarifatul Sya’diah menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan tidak berhenti pada peresmian semata. “Kami ingin memastikan keberadaan fasilitas ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar seremoni. Harus ada SDM yang siap, sistem yang terintegrasi, dan keberlanjutan program,” tegasnya.
Apansyah, yang turut mendampingi, menyoroti pentingnya pergeseran orientasi dari pembangunan fisik menuju fungsionalitas. “Kami mendukung langkah ini, namun pelaksanaan harus dikawal. Anggaran yang dikeluarkan harus menghasilkan manfaat riil bagi rakyat,” katanya.
Sementara itu, Husin Djufrie menyatakan bahwa kehadiran DPRD tidak sekadar simbolik, melainkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang melekat. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus memiliki indikator dampak, bukan sekadar fisik bangunan. “Kami hadir untuk memastikan bahwa setiap program benar-benar bermanfaat. Jangan sampai hanya bagus dari luar tapi minim fungsi,” ujarnya.
Syarifatul juga mengingatkan potensi stagnasi jika kebijakan sosial tidak dibarengi dengan mekanisme evaluasi yang adaptif. Ia menekankan perlunya audit keberlanjutan, terutama bagi sistem fiskal daerah seperti UPTD PPRD, agar modernisasi pelayanan benar-benar memudahkan masyarakat dan tidak hanya berorientasi tampilan.
Sebagai bentuk dukungan, ketiga anggota DPRD sepakat mendorong agar model pelayanan publik serupa bisa direplikasi di daerah lain, dengan memperhatikan fungsi, dampak, serta pemerataan. “Program semacam ini harus menjangkau wilayah terpencil dan pesisir, bukan hanya kota besar,” tambah Apansyah.
Kunjungan kerja ini menjadi penanda pentingnya keselarasan antara eksekutif dan legislatif. Komitmen DPRD Kaltim untuk tetap kritis, konstruktif, dan berpihak pada rakyat merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas layanan publik yang transparan dan berkeadilan.
[ADV | DPRD KALTIM]
Discussion about this post