Trending.co.id, Kaltim – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pembangunan desa, terutama di kawasan yang masih tertinggal. Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim yang berlangsung di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Jumat (15/8/2025) lalu.
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis Pattalongi, dengan dihadiri sejumlah anggota Komisi IV seperti Fadly Imawan, Syahariah Mas’ud, dan Damayanti. Hadir pula Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, serta Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, bersama jajarannya.
Dalam forum tersebut, Darlis Pattalongi menekankan pentingnya intervensi pembangunan jalan di tiga desa tertinggal di Kecamatan Bongan, Kutai Barat, yakni Kampung Deraya, Tanjung Soke, dan Gerungung yang berjarak sekitar 45 kilometer dari kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Perbaikan jalan sepanjang 31,67 kilometer menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa akses memadai, desa akan sulit berkembang,” ujarnya.
Ia juga meminta DPMPD lebih proaktif menjalin kolaborasi dengan dunia usaha untuk mendukung pembiayaan pembangunan desa. Menurutnya, situasi moneter nasional yang tidak menentu berpotensi menurunkan anggaran desa ke depan. “Kita harus cerdas mencari alternatif pendanaan. Pembangunan desa adalah kunci kemajuan Kalimantan Timur,” tegas Darlis.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti persoalan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di sejumlah desa. “Masih ada desa yang kesulitan listrik dan air bersih. DPMPD harus berani mengambil peran sebagai leading sector dalam menyediakan penerangan jalan dan jaringan listrik bagi masyarakat desa,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, memaparkan masih terdapat sekitar 45 desa/kelurahan yang bermasalah dengan pembatasan wilayah dan 109 desa yang belum teraliri listrik. “Bahkan ada 17 desa yang hingga kini belum tersentuh jaringan listrik sama sekali,” jelasnya.
Ia memastikan DPMPD akan menyusun strategi tindak lanjut berupa kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mendorong dukungan regulasi dan penganggaran dari DPRD. “Targetnya adalah meningkatkan ekonomi inklusif di desa melalui percepatan infrastruktur dasar,” pungkas Puguh.[ADV/DPRD KALTIM]
Discussion about this post