Trending.co.id, Kaltim – Komisi III DPRD Kalimantan Timur menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap anggaran, proyek infrastruktur transportasi, dan transparansi pengadaan barang dan jasa (Barjas). Sikap ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Kaltim, Biro Administrasi Pembangunan, dan Biro Barang dan Jasa Kaltim di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (25/8/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, dan dihadiri anggota Apansyah, Syarifatul Sya’diah, serta Husin Djufri. Forum tersebut menyoroti rendahnya realisasi anggaran serta proyek infrastruktur yang belum memberi dampak signifikan bagi masyarakat. Plt Kepala Dinas Perhubungan sekaligus Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Irhamsyah, memaparkan bahwa pagu anggaran 2025 awalnya Rp245 miliar, namun turun menjadi Rp197 miliar dengan realisasi baru Rp51 miliar atau 25,77 persen hingga 22 Agustus 2025.
Dari sisi kebutuhan tahun depan, Dishub mengajukan Rp154 miliar. Namun, anggota Komisi III, Apansyah, menyoroti kasus Terminal Bontang senilai Rp15 miliar yang sudah mengalami kerusakan meski baru rampung dibangun. “Terminal sebesar itu jangan sampai mubazir. Pemerintah harus memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat, bukan sekadar bangunan berdiri,” ujarnya.
Syarifatul Sya’diah juga memberi perhatian pada lambannya pengembangan Pelabuhan Teritip di Balikpapan. Ia menilai fasilitas tersebut berpotensi menjadi proyek mangkrak jika tidak dipercepat pengerjaannya.
Sementara itu, Husin Djufri menyoroti perlunya dukungan untuk Bandara Maratua yang dinilainya sebagai pintu gerbang wisata kelas dunia. “Maratua punya potensi wisata luar biasa. Tapi tanpa akses transportasi yang memadai, ekonomi lokal sulit tumbuh optimal,” ungkapnya.
Biro Administrasi Pembangunan melaporkan pagu 2025 sebesar Rp7,7 miliar dengan realisasi Rp2,8 miliar atau 36,03 persen, menargetkan capaian 98 persen pada akhir tahun. Sedangkan kebutuhan 2026 meningkat menjadi Rp21,6 miliar, termasuk tambahan biaya tim ahli gubernur. Di sisi lain, Biro Barjas mencatat pagu murni Rp13 miliar dengan realisasi Rp3 miliar (43,9 persen) hingga 15 Agustus 2025. Total nilai pengadaan barang dan jasa Pemprov Kaltim 2025 mencapai Rp20,93 triliun, dengan skema tender, e-purchasing, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung.
Menutup rapat, Komisi III DPRD Kaltim kembali menekankan bahwa pengawasan lapangan dan transparansi belanja daerah harus ditingkatkan. “Anggaran jangan dibiarkan kembali menjadi silpa. Program harus tepat sasaran, sesuai target, dan memberi manfaat nyata,” pungkas Apansyah.
Trending.co.id – Komisi III DPRD Kalimantan Timur menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap anggaran, proyek infrastruktur transportasi, dan transparansi pengadaan barang dan jasa (Barjas). Sikap ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Kaltim, Biro Administrasi Pembangunan, dan Biro Barang dan Jasa Kaltim di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (25/8/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, dan dihadiri anggota Apansyah, Syarifatul Sya’diah, serta Husin Djufri. Forum tersebut menyoroti rendahnya realisasi anggaran serta proyek infrastruktur yang belum memberi dampak signifikan bagi masyarakat. Plt Kepala Dinas Perhubungan sekaligus Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Irhamsyah, memaparkan bahwa pagu anggaran 2025 awalnya Rp245 miliar, namun turun menjadi Rp197 miliar dengan realisasi baru Rp51 miliar atau 25,77 persen hingga 22 Agustus 2025.
Dari sisi kebutuhan tahun depan, Dishub mengajukan Rp154 miliar. Namun, anggota Komisi III, Apansyah, menyoroti kasus Terminal Bontang senilai Rp15 miliar yang sudah mengalami kerusakan meski baru rampung dibangun. “Terminal sebesar itu jangan sampai mubazir. Pemerintah harus memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat, bukan sekadar bangunan berdiri,” ujarnya.
Syarifatul Sya’diah juga memberi perhatian pada lambannya pengembangan Pelabuhan Teritip di Balikpapan. Ia menilai fasilitas tersebut berpotensi menjadi proyek mangkrak jika tidak dipercepat pengerjaannya.
Sementara itu, Husin Djufri menyoroti perlunya dukungan untuk Bandara Maratua yang dinilainya sebagai pintu gerbang wisata kelas dunia. “Maratua punya potensi wisata luar biasa. Tapi tanpa akses transportasi yang memadai, ekonomi lokal sulit tumbuh optimal,” ungkapnya.
Biro Administrasi Pembangunan melaporkan pagu 2025 sebesar Rp7,7 miliar dengan realisasi Rp2,8 miliar atau 36,03 persen, menargetkan capaian 98 persen pada akhir tahun. Sedangkan kebutuhan 2026 meningkat menjadi Rp21,6 miliar, termasuk tambahan biaya tim ahli gubernur. Di sisi lain, Biro Barjas mencatat pagu murni Rp13 miliar dengan realisasi Rp3 miliar (43,9 persen) hingga 15 Agustus 2025. Total nilai pengadaan barang dan jasa Pemprov Kaltim 2025 mencapai Rp20,93 triliun, dengan skema tender, e-purchasing, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung.
Menutup rapat, Komisi III DPRD Kaltim kembali menekankan bahwa pengawasan lapangan dan transparansi belanja daerah harus ditingkatkan. “Anggaran jangan dibiarkan kembali menjadi silpa. Program harus tepat sasaran, sesuai target, dan memberi manfaat nyata,” pungkas Apansyah.[ADV/DPRD KALTIM]
Discussion about this post