Trending.co.id, Kaltim – Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan berjalan lebih terarah di Kalimantan Timur setelah Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi Kaltim menyusun peta jalan dan pedoman teknis pelaksanaan. Satgas ini dibentuk untuk memastikan distribusi pangan bergizi merata, aman, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Bumi Etam.
Rapat koordinasi perdana Satgas MBG digelar di Ruang Oryza Sativa Kantor Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim pada Senin (25/8/2025). Kepala DPTPH Kaltim, Siti Farisyah Yana, memimpin langsung pertemuan yang dihadiri lintas sektor, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kaltim.
Dalam pemaparannya, Yana menegaskan bahwa program ini tidak bisa hanya dijalankan dengan semangat, melainkan harus dilandasi perencanaan matang. “Satgas harus punya peta jalan yang detail, agar kabupaten/kota menjadikannya acuan bersama. Dengan begitu, pelaksanaan di lapangan bisa seragam, terukur, dan berkesinambungan,” jelasnya.
Selain itu, BGN Regional Kaltim memaparkan mekanisme kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah terbentuk di 43 titik. Keberadaan SPPG dinilai strategis sebagai garda terdepan untuk memastikan menu gizi seimbang sampai langsung ke masyarakat penerima manfaat.
Yana juga menguraikan rencana kerja Satgas MBG Kaltim, mulai dari penguatan perencanaan, pendataan, monitoring dan evaluasi, hingga penyediaan sarana dan logistik. Tidak hanya fokus pada pangan, program ini juga mencakup edukasi gizi sejak dini, praktik ramah lingkungan, serta pelibatan tokoh masyarakat, ormas, dan mitra strategis untuk memperluas jangkauan.
Menariknya, perhatian khusus diberikan pada integrasi edukasi gizi ke dalam kurikulum sekolah. Yana menilai langkah ini penting agar kesadaran tentang pentingnya pola makan sehat tumbuh sejak anak-anak. “Kalau generasi muda sudah terbiasa makan sehat, dampaknya bukan hanya untuk kesehatan individu, tapi juga kualitas SDM Kaltim di masa depan,” ujarnya.
Rapat ditutup dengan diskusi interaktif bersama seluruh pemangku kepentingan. Wijayanti Kusuma, Kepala SPPG Samarinda Ulu, menambahkan bahwa implementasi di lapangan perlu terus dievaluasi. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan untuk program ini benar-benar kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.[ADV/DISKOMINFO KALTIM]
Discussion about this post