Trending.co.id, Kaltim – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan pentingnya percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa demi memastikan target serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dapat tercapai. Pesan ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad, saat membuka Sosialisasi Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level-1 berbasis Massive Open Online Course (MOOC) yang digelar BPSDM Kaltim di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (4/9/2025).
Dari total APBD Kaltim sebesar Rp20,9 triliun, sekitar 28,5 persen atau Rp5,98 triliun harus direalisasikan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Rinciannya, tender terdiri dari 262 paket senilai Rp1,217 triliun dengan 2 paket belum selesai. Melalui skema e-purchasing terdapat 7.135 paket senilai Rp4,122 triliun, namun 43 persen paket atau sekitar 25 persen nilai masih belum berjalan. Sementara itu, pengadaan langsung dan penunjukan langsung mencakup 9.016 paket senilai Rp649,47 miliar, dengan 48 persen paket belum dieksekusi.
Ujang menegaskan, lambannya progres pengadaan bisa berdampak serius terhadap realisasi anggaran maupun pelayanan publik. “Kalau semua ini terhambat, dampaknya bukan hanya pada realisasi anggaran, tetapi juga pelayanan publik. Belanja pemerintah punya multiplier effect besar terhadap ekonomi daerah,” ujarnya, Kamis (4/9/2025).
Menurutnya, keterlambatan pengadaan juga akan memengaruhi pencapaian program prioritas Gubernur Kaltim. Ia mengimbau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar segera menyelesaikan paket tertunda, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta berkoordinasi intensif dengan Biro PBJ.
“Jangan tunggu Desember untuk menyelesaikan ribuan paket yang tertunda. Kalau ada masalah, komunikasikan segera. Biro PBJ siap membantu 24 jam,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pengadaan barang/jasa bukan sekadar soal serapan anggaran, tetapi juga instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi daerah. “Melalui belanja pemerintah, lapangan kerja terbuka, usaha lokal bergerak, dan ekonomi masyarakat terangkat. Jadi ini bukan pekerjaan administratif biasa, melainkan memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas,” jelas Ujang.
Ujang berharap pelatihan kompetensi yang diikuti para pejabat pengadaan ini dapat menjadi momentum memperkuat kapasitas aparatur. Dengan begitu, proses PBJ di Kaltim dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan akuntabel, sekaligus mendukung keberhasilan program pembangunan yang telah direncanakan.[ADV/DISKOMINFO KALTIM]
Discussion about this post