Trending.co.id, Bontang – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menekankan pentingnya penekanan akurasi dan akuntabilitas LPPD 2025. Hal itu ia ungkapkan saat menutup secara resmi Bimbingan Teknis dan Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025, di Hotel Bintang Sintuk, Kamis (4/12/2025).
Dalam sambutannya, Neni menyampaikan apresiasi kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bontang, seluruh kepala perangkat daerah, serta para narasumber dari Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan pendampingan teknis selama proses asistensi berlangsung.
“Melalui momentum yang berbahagia ini, atas nama Pemerintah Kota Bontang saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam memastikan proses penyusunan LPPD Tahun 2025 berjalan lebih sistematis, akurat, dan sesuai ketentuan,” ujar Wali Kota.
Neni menegaskan bahwa LPPD merupakan instrumen penting dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan otonomi daerah secara objektif dan terstruktur, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berorientasi pada akuntabilitas dan transparansi.
“Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan ruang yang lebih mandiri bagi pemerintah daerah. Namun, ruang kewenangan tersebut membawa tanggung jawab besar untuk menjaga agar setiap langkah pemerintahan berjalan dalam kerangka akuntabilitas dan keterukuran kinerja,” jelasnya.
Selama dua hari kegiatan asistensi, para peserta melakukan pendalaman terkait perubahan regulasi dan penyempurnaan indikator yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Neni juga menyampaikan bahwa nilai LPPD Kota Bontang tahun sebelumnya mengalami penurunan. Nilai LPPD Kota Bontang Tahun 2024 terhadap EKPPD 2023 mencapai 3.0659, turun sebesar 0.3131 poin dibanding tahun sebelumnya (3.379) dan menempatkan Kota Bontang pada peringkat 6 di Kaltim dan 47 secara nasional.
“Kondisi ini harus menjadi alarm dan refleksi agar kita bekerja lebih cermat, lebih cepat, dan lebih terkoordinasi. Forum hari ini harus memastikan penurunan tersebut tidak terulang,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya validasi data, pemahaman indikator, dan peningkatan koordinasi perangkat daerah.
“LPPD adalah gambaran wajah Kota Bontang di hadapan pemerintah pusat. Maka sudah sewajarnya kita menyajikan wajah yang tertata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pesannya.
Dalam bagian akhir sambutannya, Neni mengajak seluruh perangkat daerah bekerja dengan visi dan kesungguhan untuk menghasilkan LPPD yang jernih dan berkualitas.
“Pembangunan daerah ibarat membangun jembatan panjang menuju masa depan. RPJMD adalah struktur utamanya, sementara LPPD adalah alat ukur yang memastikan setiap bagiannya terpasang dengan tepat dan kuat,” ucapnya.
Ia berharap kegiatan asistensi ini menjadi pedoman nyata dalam pelaksanaan tugas dan bukan hanya sekadar catatan administratif.
“Pastikan setiap indikator dihitung dengan cermat, setiap data valid, dan setiap proses berjalan sesuai regulasi. Mari kita jaga LPPD sebagai instrumen yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.(*)
Discussion about this post