Ketua Komisi III Sayangkan Pemerintah Tak Cepat Tanggap Soal Loktunggul yang Hilang di Peta Perusahaan

Trending.co.id, Bontang – Loktunggul merupakan kawasan pesisir ujung Bontang yang kurang mendapatkan perhatian dan bantuan dari pihak pemerintah maupun perusahaan yang berdiri di kawasan tersebut.

Diketahui sebelumnya, kasus penghilang kawasan pemukiman tersebut hilang di peta Amdal PT Graha Power Kaltim (GPK) 2015. Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina, faktor tertinggalnya Loktunggul bisa jadi karena tidak termasuk di peta Amdal tersebut.

“Seperti tidak dianggap dalam bagian kawasan tersebut. Memang Loktunggul saat 2012 telah ditetapkan untuk kawasan Industri, tapi dia sudah eksis sejak 1970an,” ungkapnya, Senin (30/10/2023).

Dirinya menilai, pemerintah kurang memperhatikan masyarakat kurang mampu di Loktunggul yang sebagian besar adalah nelayan. Padahal, di sana terdapat 72 KK yang terdiri dari ratusan warga yang hidup di kawasan tersebut.

“Pemerintah atau perusahaan sama saja tentang rasa kepeduliannya. Terutama ya perusahaan itu, karena dia ada di kawasan itu harusnya ada kontribusinya kepada masyarakat yang tinggal di sekitarnya,” ujarnya.

Masyarakat mengeluhkan jalanan menuju perkampungan Loktunggul masih berupa tanah tidak rata, serta tidak adanya penerangan lampu jalan yang tersedia.

“Pas kemarin kunjungan ke sana, saya juga dapat keluhan dari nelayan dan RT setempat bahwa limbah perusahaan ini langsung lari ke laut setelah melewati mangrove,” bebernya.

Hal ini menyebabkan, nelayan kesulitan mendapatkan ikan karena laut yang telah tercemar akibat limbah perusahaan. Tak hanya itu, pengangkatan tenaga kerja masyarakat Loktunggul sangat minim. Jika diterima pun, hanya diberikan kerjaan kasar.

“Sudah tidak ada kontribusinya malah merusak dan hilang di peta Amdal juga kampung ini. Akibatnya ya seperti ini, tidak adanya bantuan.

Dirinya menegaskan, jika permasalahan ini terus berlanjut, bisa saja di masa depan perusahaan itu kena sanksi bahkan terpaksa ditutup.

Kawasan Loktunggul yang diperuntukkan untuk industri memang ada hak-hak perusahaan di dalamnya, tapi menurutnya hak-hak masyarakat sekitar juga harus dipertimbangkan.

“Mentang-mentang mereka ini masyarakat kecil, jangan seenaknya diremehkan,” tutupnya.(sd/adv)