Trending.co.id, Kaltim – Komisi II DPRD Kalimantan Timur kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong peningkatan kepatuhan pajak oleh sektor usaha melalui rapat kerja lintas sektor bersama Bapenda Kaltim, Dinas ESDM, dan sejumlah perusahaan besar di Ballroom Hotel Grand Jatra, Balikpapan, Selasa (22/7/2025) lalu.
Pertemuan dipimpin oleh Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle, didampingi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono. Hadir pula jajaran anggota Komisi II serta manajemen dari perusahaan seperti PT Ganda Alam Makmur, PT Indexim Coalindo, PT Kobexindo Cement, PT IPS, dan PT KLK Group.
Dalam forum tersebut, Sabaruddin menyoroti perbedaan signifikan antara data kendaraan dan alat berat yang dimiliki perusahaan dengan data Bapenda. Ia menilai, sinkronisasi data sangat penting guna meningkatkan akurasi penerimaan pajak daerah. “Komisi II akan melakukan peninjauan langsung bersama instansi teknis ke lokasi-lokasi operasional,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono, meminta perusahaan induk agar lebih aktif menertibkan kontraktornya, terutama dalam hal pelaporan pajak. “Harus ada tindakan konkret. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan imbauan. Data formal wajib dikumpulkan dan diverifikasi,” ucap Sapto.
Ia juga menekankan pentingnya pelaporan jujur atas jumlah alat berat, kendaraan bermotor, dan penggunaan air permukaan, mengingat ketiganya menjadi basis penting dalam penentuan kewajiban fiskal perusahaan di daerah.
Sementara itu, anggota Komisi II Firnadi Ikhsan mengusulkan adanya bentuk penghargaan bagi perusahaan yang menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi terhadap pajak. “Pemerintah telah memberikan insentif, seperti penghapusan denda keterlambatan. Sudah saatnya ada penghargaan agar kepatuhan menjadi budaya,” katanya.
Dari pihak Bapenda, Kabid PPSIP Purwanto mengungkapkan bahwa kendala utama saat ini adalah minimnya pembaruan data dari perusahaan. Banyak unit kendaraan dan alat berat yang dilaporkan masih aktif, padahal telah dijual atau tidak lagi digunakan.
Komisi II menegaskan bahwa langkah lanjutan akan difokuskan pada verifikasi lapangan dan penguatan koordinasi antarinstansi, guna memastikan seluruh potensi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan dan air permukaan dapat tergali maksimal.
[ADV | DPRD KALTIM]
Discussion about this post