KEK MBTK Kutim Dilirik Investor dari Tiongkok, Nilai Investasi Bisa Capai Rp 14 T

Trending.co.id, Kutai Timur – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Desa Citra Manunggal, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), mulai menarik perhatian investor asing. Salah satu calon investor adalah PT Anhui Guangxin Agrichemical.

Perusahaan asal Tiongkok itu berencana membangun fasilitas produksi pupuk kimia di KEK MBTK dengan pasokan bahan baku yang akan disuplai dari PT Pupuk Kaltim (PKT) di Kota Bontang.

Nilai investasi yang direncanakan mencapai sekitar Rp14 triliun. Dengan nilai tersebut, perusahaan tersebut berpotensi menjadi salah satu investor dengan nilai investasi terbesar di kawasan KEK MBTK.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim, Darsafani, menyatakan bahwa proses negosiasi dengan perusahaan tersebut masih terus berlangsung.

Ia mengatakan, pemerintah daerah berharap pembahasan yang sedang berjalan dapat segera menghasilkan keputusan final agar pengembangan KEK MBTK sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis di Kalimantan Timur dapat lebih optimal.

Darsafani menilai kehadiran investor dari Tiongkok tersebut akan memberikan dampak positif, khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri berbasis kimia.

“KEK MBTK memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian Kutai Timur dan wilayah sekitarnya,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

Selain itu, pemerintah daerah juga berharap investasi tersebut dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sehingga pergerakan ekonomi daerah semakin meningkat.

Saat ini, pembahasan antara Pemkab Kutim dan PT Anhui Guangxin Agrichemical masih difokuskan pada penyesuaian harga sewa lahan di kawasan KEK MBTK.

Pemerintah daerah telah menetapkan tarif sewa lahan sebesar Rp1.750 per meter persegi. Namun, pihak perusahaan mengajukan penawaran jauh di bawah harga tersebut, yakni Rp600 per meter persegi.

Menurut Darsafani, tarif yang ditetapkan pemerintah daerah tersebut sudah tergolong rendah dibandingkan kawasan ekonomi khusus lainnya di Indonesia.

“Kami masih menahan penawaran itu dan terus berupaya mencari titik temu,” ungkapnya. (adv)