Fraksi Golongan Karya Bersama NasDem Minta Jembatan Penyebrangan di Pasar Citra Mas

Trending.co.id, Bontang – Fraksi Golongan Karya Bersama NasDem menyarankan Pemerintah Kota Bontang untuk membuat tangga menuju parkiran dan akses jembatan penyebrangan dari gedung 1 ke gedung 2 Pasar Citra Mas Loktuan.

Saran tersebut disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022.

Tak hanya itu, Fraksi Golongan Karya Bersama NasDem juga menyarankan Pasar Citra Mas dibuatkan tempat khusus untuk penjualan ikan agar lebih memudahkan akses belanja.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan (Diskop-UKMP) Bontang Kamilan mengatakan pihaknya sudah berencana menindaklanjuti saran dari DPRD Bontang.

“Perencanaannya akan dilakukan di APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ini,” ujarnya.

Sedangkan untuk saran penjual iklan yang diberikan tempat khusus, Kamilan menyebut masih harus dibicarakan dengan para pedagang ikan.

“Kalau semua setuju, maka nanti ada tempatnya sendiri. Yang penting semua pedagang setuju dulu,” ungkapnya.

Fraksi Golongan Karya Bersama NasDem pun mempertanyakan realisasi belanja bantuan sosial. Dimana hanya terserap 53,33 persen di tahun 2022.

Pemerintah Kota Bontang pun menjelaskan bahwa anggaran bantuan sosial pada tahun 2022 terdapat pada 2 SKPD, yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat realisasi belanja bantuan sosial merupakan BLT BBM daerah periode Oktober, November, dan Desember 2022. Sesuai SE Mendagri No. 500/2316/IJ tahun 2022 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan BTT dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dialokasikan pada belanja bantuan sosial berupa BLT sebesar Rp4,861 miliar dan direalisasikan sebesar Rp2,765 miliar atau 56,87%. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan alokasi bantuan sosial pada kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tidak terealisasi disebabkan tidak ada bencana terjadi.(asr/adv)