Trending.co.id, Sangatta – Wacana penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mencuat. Namun, wacana tersebut mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat Berau.
Salah satu yang menolak wacana tersebut adalah Anggota DPRD Kaltim Syafruddin. Ia mengatakan, bergabungnya Berau ke Kaltara akan merugikan kedua daerah.
“Ya rugilah kalau Berua gabung ke Kaltara, kan lebih nyaman di Kaltim,” ungkap Syafruddin di Hotel Lumbu Sangatta Kutim, Minggu (12/11/2023).
Syafruddin mengatakan, Berau memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Jika bergabung dengan Kaltara, potensi tersebut akan sulit dimaksimalkan.
“Bankeu kita cukup signifikan dan pemerintah provinsi Kaltim sangat serius mendukung Kabupaten Berua,” tegasnya.
Penolakan serupa juga disampaikan oleh Bupati Berau Sri Juniarsih. Ia menegaskan, Berau hanya untuk Kalimantan Timur (Kaltim).
“Hanya Berau yang memiliki potensi SDA luar biasa. Tentu ini akan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Apalagi mayoritas masyarakat Berau juga tidak setuju penggabungan dilakukan,” tegasnya.
Sri mengatakan, ada alasan yang cukup kuat untuk menolak ajakan tersebut. Pertama, ingin fokus pada pencapaian program prioritas, dan tidak pernah berpikir untuk berpisah dengan Kaltim.
Kemudian belanja APBD rutinmaupun pegawai, angkanya sudah mencapai Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun. Jika bergabung dengan Kaltara, yang notabene APBDnya jauh lebih rendah dari Berau, tentu pemerintah akan sangat kesulitan.
Belum lagi dana bagi hasil (DBH) saat ini sudah cukup lebih besar. Sehingga tidak memungkinkan untuk Berau berpisah dengn Kaltim. Yang paling disyukurinya adalah, bantuan Pemprov Kaltim yang hampir mencapai Rp 500 miliar untuk perbaikan poros jalan pesisir selatan Berau.
“Alangkah tidak tahu balas budinya jika Berau bergabung ke Kaltara. Jika kita bergabung, maka jalan itu menjadi aset Berau, ini akan sangat memberatkan kita,” pungkasnya.
Sri mengatakan, Berau dan Kaltara masih bisa bekerjasama dalam segi apapun tanpa harus bergabung.
“Kita masih bisa bekerjasama untuk membangun daerah menjadi lebih baik,” pungkasnya.
Dalam acara penolakan penggabungan Berau ke Kaltara, juga dibacakan petisi penolakan yang sudah ditandatangi perwakilan lembaga adat, ormas, maupun tokoh masyarakat Kabupaten Berau.
Petisi tersebut berisi enam poin, yaitu:
1. Kabupaten Berau menolak penggabungan dengan Provinsi Kaltara dan tetap berada di Provinsi Kaltim.
2. Menolak dengan tegas segala bentuk upaya yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk membawa Kabupaten Berau bergabung dengan Kaltara.
3. Menolak hasil survei atau kajian studi kelayakan sepihak terkait penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kaltara yang dinilai diragukan kredibilitas dan validitasnya.
4. Mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk tidak menindaklanjuti segala bentuk upaya penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kaltara.
5. Mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau.
6. Mendukung Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mewujudkan Ibu Kota Negara di Provinsi Kaltim.
Dengan adanya penolakan yang begitu kuat dari berbagai pihak, tampaknya wacana penggabungan Berau ke Kaltara akan menemui jalan buntu.
Wacana penggabungan Berau ke Kaltara telah lama bergulir. Namun, wacana tersebut selalu mendapat penolakan dari berbagai pihak. Hal ini karena Berau memiliki potensi yang besar dan dinilai akan lebih berkembang jika tetap berada di Provinsi Kaltim.
Penolakan wacana tersebut juga didukung oleh hasil survei yang dilakukan oleh Universitas Borneo Tarakan bersama beberapa akademisi lain dari perguruan tinggi di Kaltara.
Dengan adanya penolakan yang begitu kuat dari berbagai pihak, tampaknya wacana penggabungan Berau ke Kaltara akan menemui jalan buntu.(al/adv dprd kaltim)
