Trending.co.id, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Sekretaris Daerah Sunggono resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke IV DPRD Kukar yang digelar di Ruang Sidang Utama, Senin (24/3/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Plt Ketua DPRD Kukar Junadi bersama Wakil Ketua Sementara Aini Faridah, serta diikuti oleh 26 anggota DPRD Kukar dan perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Kukar. Agenda rapat dimulai dengan pembacaan tata tertib oleh Sekwan M. Ridho Darmawan.
Dalam laporan yang disampaikan, Sunggono menyoroti capaian pembangunan daerah tahun 2024 yang mengusung tema “Pembangunan Ekonomi Unggulan Berbasis Desa dan Kecamatan”. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut tercermin dari berbagai penghargaan yang diraih Pemkab Kukar di tingkat regional maupun nasional.
“Realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp 12,7 triliun dari target Rp 14,3 triliun atau sebesar 88,75 persen. Sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp 12,8 triliun dari target Rp 14,5 triliun atau 88,14 persen,” ujar Sunggono dalam paparannya.
Ia menekankan bahwa LKPJ ini bukan hanya laporan administratif, melainkan bentuk akuntabilitas publik sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. LKPJ ini juga diklaim sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar Idaman.
“Alhamdulillah hampir seluruh target kinerja sudah tercapai. Hanya sebagian kecil yang belum terpenuhi karena kendala tertentu. Namun hal itu akan menjadi perhatian kami untuk diperbaiki ke depannya,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Ketua DPRD Kukar Junadi menyampaikan bahwa penyampaian LKPJ adalah cerminan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun daerah. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan kesetaraan dalam relasi antara pemerintah daerah dan DPRD.
“LKPJ ini menjadi salah satu pilar penting dalam menilai capaian dan kinerja pemerintahan selama satu tahun. Ini bukan sekadar laporan, tapi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” ujar Junadi.
Dengan adanya laporan ini, diharapkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dapat terus berkolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal di Kutai Kartanegara.
[ADV | DISKOMINFO KUKAR]
Discussion about this post