Trending.co.id, Kaltim – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, menyampaikan apresiasi terhadap kesiapan Kota Samarinda dalam menyambut program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun demikian, ia menyoroti masih belum siapnya sembilan kabupaten/kota lainnya di Kaltim untuk menjalankan program serupa. Hal itu disampaikannya dalam keterangan pers, Jumat (23/5/2025).
Menurut Darlis, ketidaksiapan sebagian besar daerah di Kaltim menjadi tantangan yang harus segera diatasi, mengingat Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin dan marjinal. Ia meminta Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya Dinas Pendidikan, agar turun tangan aktif memberikan dukungan teknis dan motivasi kepada pemerintah daerah.
“Program ini sangat strategis untuk menjangkau anak-anak yang tidak tertampung dalam sistem pendidikan formal. Sayang sekali jika hanya satu kota yang mampu menjalankannya. Pemprov harus hadir memberikan penguatan,” ujarnya.
Ia menilai, kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dapat menjadi peluang emas bagi daerah yang selama ini terkendala dari segi infrastruktur maupun anggaran pendidikan. Sekolah Rakyat dinilainya sebagai pendekatan alternatif yang fleksibel dan berbasis masyarakat.
“Melalui Kemensos, jalur bantuan sosial bisa dioptimalkan untuk mendukung program pendidikan. Tapi tentu harus ada kesiapan administratif dan teknis dari daerah,” jelasnya.
Darlis juga menekankan pentingnya pemerintah provinsi melakukan pemetaan wilayah yang paling membutuhkan Sekolah Rakyat. Langkah ini dianggap penting agar proses pendirian tidak hanya berjalan di kota besar, tetapi juga menyasar kawasan perdesaan dan tertinggal.
“Kalau bisa, dalam waktu dekat ada roadmap provinsi untuk perluasan program ini. Jangan sampai ketimpangan pendidikan justru makin lebar karena keterlambatan koordinasi,” tambahnya.
Ia berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi gerakan masif lintas kabupaten/kota, didorong oleh sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Benua Etam.
[ADV | DPRD KALTIM]
Discussion about this post