Trending.co.id, Kaltim – Dalam upaya memperkuat peran pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), beberapa waktu lalu.
Rombongan dipimpin oleh Ketua Pansus LKPJ DPRD Kukar M. Andi Faisal dan diterima oleh Anggota Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Firnadi Ikhsan dan Didik Agung Eko Wahono. Hadir pula tenaga ahli DPRD Kaltim Eko Priyo Utomo dan perencana ahli muda, Ismi Nila Sawitry.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Gedung E DPRD Kaltim, Andi Faisal menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk belajar dari DPRD Kaltim dalam menyusun laporan dan rekomendasi Pansus LKPJ secara tepat sasaran. “Waktu kerja kami cukup terbatas, jadi kami berharap bisa mendapatkan panduan teknis dari DPRD Kaltim yang lebih dulu menjalankan proses ini,” ujarnya.
Firnadi Ikhsan menyampaikan bahwa Pansus LKPJ DPRD Kaltim telah melalui beberapa tahap pembahasan, mulai dari rapat dengan Sekretaris Daerah, Bappeda, hingga Biro Administrasi Pembangunan. Ia juga menjelaskan bahwa DPRD Kaltim menggunakan data capaian indikator yang telah dinilai baik oleh perangkat daerah maupun kementerian untuk dijadikan dasar analisis.
“Kami melihat capaian pembangunan itu tidak hanya dari data formal, tapi juga dari persepsi publik dan realita di lapangan. Ini penting untuk menghasilkan rekomendasi yang benar-benar menyentuh persoalan masyarakat,” kata Firnadi.
Menambahkan hal itu, Didik Agung Eko Wahono mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara data capaian program dan hasil pengawasan di lapangan. “LKPJ bukan sekadar laporan administratif, tetapi cerminan nyata kinerja kepala daerah. Di situlah posisi strategis pansus,” ucapnya.
Dalam diskusi tersebut juga dibahas perlunya DPRD menggali isu-isu aktual yang berdampak langsung pada masyarakat. “Jangan hanya fokus pada laporan yang mulus di atas kertas. Seperti kasus BBM, laporan bilang kualitas bagus, tapi kenyataannya banyak kendaraan warga mogok. Ini yang harus kita kritisi secara elegan,” pungkas Firnadi.
Pertemuan ini menjadi langkah awal kolaborasi antara DPRD Kukar dan DPRD Kaltim dalam memperkuat fungsi pengawasan, agar setiap rekomendasi yang disampaikan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
[Adv | DPRD Kaltim]
Discussion about this post