Trending.co.id, Samarinda – Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Timur terus mempertegas komitmennya dalam memperkuat pengawasan sektor perkebunan di wilayahnya. Hal ini terlihat dari pertemuan dengan Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang berlangsung pada Selasa (29/4/2025).
Pertemuan yang berlangsung di kantor Disbun Kaltim ini dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Asmirilda, mewakili Plt Kepala Disbun. Agenda utama diskusi difokuskan pada isu-isu aktual terkait pengelolaan perkebunan di Kabupaten PPU, termasuk legalitas lahan, penggunaan sertifikat masyarakat, dan aktivitas di areal non kehutanan terbuka (ANKT) yang terindikasi digunakan untuk sawit maupun pertambangan.
Asmirilda dalam keterangannya menyampaikan pentingnya penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, khususnya dalam menertibkan aktivitas perkebunan yang belum sesuai regulasi. “Masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan kegiatannya kepada kami. Ini menyulitkan kami dalam menindaklanjuti dan melakukan pengawasan secara menyeluruh,” ujarnya.
Berbagai permasalahan lain juga mengemuka dalam diskusi tersebut, antara lain kebutuhan mendesak petani akan pupuk, lemahnya pengawasan terhadap proses perizinan, dan masih beroperasinya beberapa usaha meski izin Hak Guna Usaha (HGU) telah habis masa berlaku. Situasi ini menunjukkan perlunya reformasi tata kelola perkebunan yang lebih tegas dan sistematis.
DPRD PPU menyambut baik diskusi tersebut dan menyatakan dukungan terhadap upaya penguatan fungsi pengawasan di sektor perkebunan. Mereka menilai bahwa keterlibatan lintas sektor, termasuk legislator daerah, sangat penting dalam mempercepat penyelesaian permasalahan perkebunan di wilayah PPU.
Sebagai tindak lanjut, Disbun Kaltim berharap koordinasi yang lebih erat dengan Dinas Pertanian Kabupaten PPU agar pengawasan perizinan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Disbun juga akan mendorong transparansi pelaporan usaha oleh pelaku perkebunan agar memudahkan proses monitoring.
Melalui sinergi ini, diharapkan pengelolaan perkebunan di Kalimantan Timur menjadi lebih tertib, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat, khususnya para petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. [Adv | Diskominfo Kaltim]
Discussion about this post