Trending.co.id, Kutim – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024 kembali melanjutkan rangkaian kunjungan lapangan di wilayah utara. Kali ini, mereka meninjau langsung permasalahan penggantian jalan provinsi yang ditambang dan diganti oleh PT GAM di wilayah Jalan menuju Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, pada Kamis (8/5/2025).
Tim Pansus yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Agus Aras didampingi anggota Baharuddin Demmu, Firnandi Ikhsan, Apansyah, dan Abdul Giaz, turut didampingi oleh tenaga ahli, staf Pansus, serta perwakilan dari Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur. Fokus utama kunjungan adalah menilai kelayakan jalan pengganti dan percepatan proyek infrastruktur yang berdampak langsung pada mobilitas warga.
Menurut Agus Aras, pihaknya mengapresiasi PT GAM yang telah menggantikan jalan provinsi yang terdampak tambang dengan jalur baru. Namun, ia menekankan bahwa kualitas dan kenyamanan jalan harus ditingkatkan. “Kami melihat jalan saat ini cukup baik, tapi kami harap PT GAM bisa meningkatkan standar pembangunannya agar benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat pengguna jalan,” ujarnya.
Agus juga menyoroti pembangunan Jembatan Sei Nibung Pelawan–Sangkulirang yang hingga kini masih dalam tahap konstruksi dan telah mengalami tiga kali adendum kontrak. Ia berharap proses pemasangan bentang jembatan dapat diselesaikan sesuai target pada akhir Juli, agar konektivitas antarwilayah segera terwujud.
“Penyambungan jembatan ini sangat penting. Kalau selesai pertengahan tahun, maka pekerjaan jalan penghubung di kedua sisinya juga bisa dikejar dan dituntaskan sebelum akhir 2025,” kata Agus.
Ia menambahkan bahwa jembatan tersebut bukan hanya proyek strategis secara fisik, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi kawasan pesisir dan penghubung utama antar-kecamatan. Oleh karena itu, progres konstruksi dan perencanaan lanjutan harus terus dipantau secara ketat oleh semua pihak terkait.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Pansus lainnya juga menyampaikan keprihatinan atas lambannya progres infrastruktur yang seharusnya bisa mendorong percepatan aksesibilitas wilayah perbatasan. Mereka mendorong agar pihak kontraktor dan Dinas PUPR Kaltim lebih disiplin dalam pengelolaan waktu dan mutu pekerjaan.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kaltim memastikan bahwa proyek-proyek strategis yang menggunakan anggaran besar benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan tidak sekadar selesai secara administratif.
[Adv | DPRD Kaltim]
Discussion about this post