Trending.co.id, Kaltim – Penanganan organisasi masyarakat (ormas) yang terindikasi melakukan praktik premanisme menjadi perhatian serius dalam Rapat Monitoring Penanganan Ormas yang digelar Badan Kesbangpol Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mewakili Ketua DPRD Kaltim dalam forum yang berlangsung di Ruang Rapat Bina Bangsa, Kesbangpol Kaltim, Minggu (11/05/2025).
Rapat yang turut dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, serta jajaran Forkopimda ini menjadi wadah penting dalam menyatukan langkah antar lembaga dalam menjaga stabilitas keamanan dan investasi di Bumi Etam. Kehadiran pimpinan ormas se-Kaltim memperlihatkan keseriusan seluruh pihak untuk menyikapi persoalan ini secara terbuka dan solutif.
Dalam keterangannya, Sapto Setyo Pramono menegaskan bahwa DPRD Kaltim menyambut baik inisiatif ini sebagai bentuk penyelarasan kebijakan pusat dan daerah. “Ormas seharusnya menjadi kekuatan sosial yang membantu masyarakat, bukan malah menimbulkan keresahan. Jika tidak ditata, maka keberadaannya justru bisa mengganggu iklim investasi di daerah,” jelasnya.
Sapto menyampaikan bahwa ke depan akan dilakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh ormas di Kaltim. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi ormas yang memiliki kontribusi positif bagi masyarakat, sekaligus memisahkan yang justru berperilaku menyimpang dari tujuan awal pendiriannya. “Kami ingin tahu mana yang aktif membangun dan mana yang hanya menumpang nama,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pembinaan akan dilakukan secara menyeluruh oleh Pemprov bersama DPRD, dengan melibatkan elemen penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Ormas yang terbukti melakukan tindakan ilegal seperti pungli atau intimidasi akan ditindak tegas. “Kita harus satu suara, tidak boleh ragu menertibkan yang mengganggu ketertiban umum,” tegasnya.
Sebagai langkah nyata, Pemerintah Provinsi Kaltim juga akan membentuk satuan tugas investasi untuk mendampingi para investor dan memastikan setiap proyek berjalan tanpa gangguan. Pendataan dan pengawasan ormas akan diperkuat oleh Kesbangpol, sementara forum-forum dialog akan terus digelar untuk memperkuat sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah.
Sapto berharap, sinergi ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi menjadi aksi nyata di lapangan. “Kalau kita ingin Kalimantan Timur benar-benar menjadi episentrum pertumbuhan nasional, maka keamanan dan ketertiban harus menjadi fondasi yang tak tergoyahkan,” pungkasnya.
[Adv | DPRD Kaltim]
Discussion about this post